Inklusi keuangan merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses yang luas dan merata bagi semua orang terhadap produk dan layanan keuangan yang berkualitas dan terjangkau.
Di sisi lain, inklusi keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat inklusi keuangan, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal.
Menurut Bank Dunia, inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses dan penggunaan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau oleh semua orang, termasuk masyarakat miskin dan rentan. Inklusi keuangan yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses terhadap produk dan layanan keuangan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Selain itu, inklusi keuangan juga dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Salah satu tantangan utama dalam mencapai inklusi keuangan adalah kurangnya akses terhadap identitas diri yang valid. Identitas diri merupakan syarat penting untuk mengakses produk dan layanan keuangan, seperti membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, dan membeli asuransi.
KTP Digital merupakan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. KTP Digital adalah dokumen identitas diri yang berbentuk digital dan tersimpan di perangkat elektronik, seperti ponsel atau komputer. KTP Digital dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam transaksi digital, termasuk transaksi keuangan.
Tantangan Inklusi Keuangan di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat inklusi keuangan yang masih rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2022, tingkat inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 76,19%. Artinya, masih ada sekitar 23,81% penduduk Indonesia yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.
Salah satu tantangan utama dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia adalah kurangnya identitas diri. Data kependudukan yang tidak akurat dan tidak lengkap dapat menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal.
KTP Digital: Solusi untuk Mendorong Inklusi Keuangan
KTP Digital merupakan solusi yang potensial untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. KTP Digital dapat memberikan identitas diri yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Dengan KTP Digital, masyarakat dapat dengan mudah membuka rekening bank, mengajukan kredit, membeli produk asuransi, dan berinvestasi di pasar modal.Â
KTP Digital juga dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
Manfaat KTP Digital untuk Mendorong Inklusi Keuangan
KTP Digital memiliki beberapa manfaat untuk mendorong inklusi keuangan, antara lain: Pertama, mempermudah akses layanan keuangan. KTP Digital dapat digunakan untuk membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, dan membeli asuransi secara online.Â
Hal ini dapat mempermudah akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas.
Kedua,menurunkan biaya transaksi keuangan. Transaksi keuangan dengan KTP Digital dapat dilakukan secara online, sehingga dapat menurunkan biaya transaksi. Hal ini dapat membuat produk dan layanan keuangan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Ketiga, meningkatkan keamanan data. KTP Digital menggunakan teknologi keamanan yang canggih, sehingga dapat melindungi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.
Keempat, meningkatkan keamanan transaksi keuangan. KTP Digital menggunakan teknologi keamanan yang canggih, seperti teknologi biometrik. Hal ini dapat meningkatkan keamanan transaksi keuangan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan data.
Kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. KTP Digital dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
Tantangan Penerapan KTP Digital
Penerapan KTP Digital juga memiliki beberapa tantangan, antara lain: Pertama, kesiapan masyarakat. Masyarakat perlu dipersiapkan untuk menggunakan KTP Digital. Masyarakat perlu memahami manfaat dan cara menggunakan KTP Digital.Â
Kedua, ketersediaan infrastruktur. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penerapan KTP Digital, seperti jaringan internet dan perangkat lunak pendukung.
Ketiga, keamanan data. KTP Digital menggunakan teknologi keamanan yang canggih, tetapi tetap ada risiko penyalahgunaan data. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan keamanan data KTP Digital.
Kesimpulannya, KTP Digital merupakan solusi yang potensial untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. KTP Digital dapat memberikan identitas diri yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Pemerintah perlu mempersiapkan masyarakat dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penerapan KTP Digital. Dengan demikian, KTP Digital dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia.
Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk mendorong inklusi keuangan melalui KTP Digital:
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan KTP Digital. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui berbagai macam media, seperti media massa, media sosial, dan penyuluhan langsung ke masyarakat.
Pemerintah perlu bekerja sama dengan pelaku industri teknologi untuk menyediakan perangkat elektronik yang terjangkau bagi masyarakat. Perangkat elektronik yang terjangkau dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan KTP Digital.
Pemerintah perlu meningkatkan keamanan data KTP Digital. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Bank Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara, untuk meningkatkan keamanan data KTP Digital.
Dengan upaya-upaya tersebut, KTP Digital dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
