Mohon tunggu...
Julianda BM
Julianda BM Mohon Tunggu... Administrasi - ASN pada Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh

Penulis buku "Eksistensi Keuchik sebagai Hakim Perdamaian di Aceh". Sudah menulis ratusan artikel dan opini. Bekerja sebagai ASN Pemda. Masih tetap belajar dan belajar menulis.

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih Pilihan

Model Pengawasan Kampanye Pilpres 2024 yang Efektif

28 November 2023   09:02 Diperbarui: 28 November 2023   09:09 99
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Dok. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D

Model pengawasan kampanye harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi pelaksanaannya.

3. Partisipatif. 

Model pengawasan kampanye harus melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan kampanye.

Berdasarkan kriteria tersebut, berikut adalah beberapa model pengawasan kampanye yang dapat diterapkan pada pilpres 2024:

Pertama, model pengawasan berbasis teknologi. Model ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mengawasi kampanye, seperti menggunakan sistem informasi manajemen kampanye (SIMKamp) dan sistem informasi pemantauan kampanye (SIPKamp). 

SIMKamp dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data kampanye, sedangkan SIPKamp dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan kampanye.

Kedua, model pengawasan berbasis masyarakat. Model ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kampanye. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran kampanye kepada lembaga pengawas kampanye. 

Lembaga pengawas kampanye kemudian akan melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut.

Ketiga, model pengawasan gabungan. Model ini menggabungkan model pengawasan berbasis teknologi dan berbasis masyarakat. Model ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk pilpres 2024, mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan peningkatan polarisasi politik di masyarakat.

Untuk menerapkan model pengawasan kampanye yang efektif, diperlukan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga pengawas pemilu, dan masyarakat. 

Pemerintah harus menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan kampanye. Penyelenggara pemilu harus menyusun peraturan dan pedoman pengawasan kampanye yang jelas dan tegas. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun