Mohon tunggu...
Julianda BM
Julianda BM Mohon Tunggu... Administrasi - ASN pada Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh

Penulis buku "Eksistensi Keuchik sebagai Hakim Perdamaian di Aceh". Sudah menulis ratusan artikel dan opini. Bekerja sebagai ASN Pemda. Masih tetap belajar dan belajar menulis.

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih Pilihan

Model Pengawasan Kampanye Pilpres 2024 yang Efektif

28 November 2023   09:02 Diperbarui: 28 November 2023   09:09 99
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemilihan presiden (pilpres) merupakan momen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilpres adalah sarana untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, pilpres harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pilpres adalah pengawasan kampanye. Pengawasan kampanye bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengawasan kampanye juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye, seperti kampanye hitam, politik uang, dan kampanye yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan adat istiadat.

Pada pilpres 2024, pengawasan kampanye akan menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Pertama, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga kampanye tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga secara digital.

Kedua, peningkatan polarisasi politik di masyarakat, sehingga potensi terjadinya pelanggaran kampanye semakin besar.

Oleh karena itu, diperlukan model pengawasan kampanye yang efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Model pengawasan kampanye yang efektif harus memenuhi kriteria berikut:

1. Efisien dan efektif. 

Model pengawasan kampanye harus dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, sehingga tidak membebani anggaran negara dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

2. Transparan dan akuntabel. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun