Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting. Pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Agar pemilu dapat berjalan dengan lancar dan demokratis, maka diperlukan jaminan netralitas dari semua pihak yang terlibat, termasuk aparatur negara, seperti TNI dan Polri.
Hal ini juga dipertanyakan oleh Anggota Komisi III DPR-RI Aboe Bakar Alhabsy saat pelaksanaan rapat Komisi III dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Pol Fadil Imran, Rabu (15/11/2023) (sumber: KOMPAS.com)
Dalam konteks pemilu, netralitas aparatur negara berarti tidak memihak atau mendukung salah satu calon atau partai politik. Netralitas aparatur negara penting untuk menjaga agar pemilu berjalan secara adil dan bebas dari kecurangan.
Pada pemilu 2024, jaminan netralitas aparatur negara, khususnya TNI dan Polri, dipertanyakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa peristiwa yang dinilai menunjukkan adanya keberpihakan TNI dan Polri kepada salah satu calon atau partai politik.
Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat bahwa TNI dan Polri tidak akan dapat menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Hal ini dapat mengancam pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis.
Untuk menjamin netralitas TNI dan Polri dalam pemilu 2024, maka perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain:
- Pemahaman yang jelas tentang netralitas aparatur negara
Para anggota TNI dan Polri perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan netralitas aparatur negara. Mereka perlu menyadari bahwa netralitas tidak berarti bersikap acuh tak acuh terhadap pemilu. Netralitas berarti tidak memihak atau mendukung salah satu calon atau partai politik.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran netralitas
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran netralitas aparatur negara penting untuk memberikan efek jera. Jika pelanggaran netralitas tidak ditindak tegas, maka akan semakin banyak anggota TNI dan Polri yang berani melanggar netralitas.
- Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan TNI dan Polri
Pengawasan terhadap kegiatan TNI dan Polri perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, seperti Bawaslu.
- Pendidikan politik bagi masyarakat
Pendidikan politik bagi masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya netralitas aparatur negara dalam pemilu. Masyarakat perlu memahami bahwa netralitas aparatur negara merupakan kunci untuk pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis.
Pemilu 2024 merupakan pemilu yang sangat penting bagi Indonesia. Pemilu ini akan menentukan arah masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan demokratis. Jaminan netralitas aparatur negara, khususnya TNI dan Polri, merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis.
Upaya-upaya yang telah disebutkan di atas perlu dilakukan secara serius dan terintegrasi. Jika upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka diharapkan TNI dan Polri dapat menjaga netralitas dalam pemilu 2024.
Namun, jika upaya-upaya tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa TNI dan Polri akan menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu 2024 yang adil dan demokratis.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, TNI dan Polri, maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga netralitas aparatur negara dalam pemilu 2024.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
