Menyelamatkan Marwah Konstitusi MK

Pada tanggal 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengeluarkan putusan bahwa sembilan hakim MK terbukti melanggar kode etik dan perilaku dalam perkara batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). 

Putusan tersebut menyatakan bahwa para hakim MK telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, serta prinsip independensi dan imparsialitas.

Putusan MKMK ini merupakan langkah penting untuk menyelamatkan marwah konstitusi MK. Marwah konstitusi MK sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara telah tercoreng oleh perilaku para hakim MK dalam perkara batasan usia capres-cawapres.

Baca juga: Putusan MK Menuai Kontroversi

Putusan MKMK ini juga merupakan jawaban atas tuntutan publik yang selama ini mendesak agar MKMK bersikap tegas terhadap para hakim MK yang melanggar kode etik. Putusan ini menunjukkan bahwa MKMK tidak pandang bulu dalam menegakkan kode etik dan perilaku hakim MK.

Apakah putusan tersebut dapat mengubah wajah lembaga konstitusi kita saat ini?

Putusan MKMK ini tentu saja diharapkan dapat mengubah wajah lembaga konstitusi kita saat ini. Putusan ini dapat menjadi momentum bagi MK untuk berbenah diri dan meningkatkan kepercayaan publik.

Baca juga: Lomba Merias Perahu di PKA ke-8: Upaya Memelihara Budaya dan Mendongkrak Pariwisata

Namun, putusan ini saja tentu saja tidak cukup untuk mengubah wajah lembaga konstitusi kita saat ini. MK perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik. Langkah-langkah tersebut antara lain:

• Melakukan reformasi internal, termasuk memperbaiki mekanisme seleksi dan pengangkatan hakim MK.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja MK.
• Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi MK.

Bagaimana seharusnya MKMK bersikap terkait etik para hakim MK ini?

Baca juga: Keunikan Budaya Minum Kopi di Banda Aceh

MKMK harus bersikap tegas terhadap para hakim MK yang melanggar kode etik. Putusan MKMK yang hanya menjatuhkan sanksi teguran kolektif kepada para hakim MK dinilai masih terlalu ringan.

MKMK perlu menjatuhkan sanksi yang lebih berat, seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, kepada para hakim MK yang terbukti melanggar kode etik secara berat. 

Sanksi yang berat tersebut perlu diberikan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di masa depan.

Mampukah MKMK mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK itu sendiri?

MKMK tentu saja memiliki peran penting dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. MKMK perlu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sekadar bersikap tegas terhadap para hakim MK yang melanggar kode etik, tetapi juga melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Jika MKMK mampu menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kepercayaan publik, maka kepercayaan publik terhadap MK akan dapat kembali pulih.

Apa yang perlu dicatat dari pelajaran ini agar kondisi serupa tak lagi terulang?

Ada beberapa pelajaran yang perlu dicatat dari kasus pelanggaran kode etik para hakim MK ini agar kondisi serupa tak lagi terulang. Pelajaran tersebut antara lain:

Pertama, pentingnya menjaga independensi dan imparsialitas hakim MK. Hakim MK harus bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, pentingnya transparansi dan akuntabilitas kinerja MK. Masyarakat harus dapat mengetahui kinerja MK secara transparan dan akuntabel.

Ketiga, pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang tugas dan fungsi MK kepada masyarakat. Masyarakat harus memahami tugas dan fungsi MK agar dapat memberikan pengawasan yang efektif.

Dengan menerapkan pelajaran-pelajaran tersebut, maka diharapkan MK dapat menjadi lembaga yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mengembalikan kepercayaan publik.

Kesimpulan

Putusan MKMK yang menyatakan bahwa sembilan hakim MK terbukti melanggar kode etik adalah langkah penting untuk menyelamatkan marwah konstitusi MK. 

Namun, putusan ini saja tentu saja tidak cukup untuk mengubah wajah lembaga konstitusi kita saat ini. MK perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik.