Mohon tunggu...
Julianda BM
Julianda BM Mohon Tunggu... Administrasi - ASN pada Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh

Penulis buku "Eksistensi Keuchik sebagai Hakim Perdamaian di Aceh". Sudah menulis ratusan artikel dan opini. Bekerja sebagai ASN Pemda. Masih tetap belajar dan belajar menulis.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Keterlambatan DPRD dalam Pembahasan Perubahan APBD

25 September 2023   09:02 Diperbarui: 25 September 2023   09:04 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu hal yang lumrah terjadi pada setiap tahun anggaran. Perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kondisi yang ada, baik berupa kelebihan pendapatan maupun kekurangan belanja.

Dalam prosesnya, pembahasan perubahan APBD melibatkan dua pihak, yaitu pemerintah daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, batas waktu pembahasan perubahan APBD adalah paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Namun, dalam praktiknya, pembahasan perubahan APBD seringkali mengalami keterlambatan.

Faktor Keterlambatan Pembahasan Perubahan APBD

Keterlambatan pembahasan perubahan APBD dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari internal DPRD maupun eksternal DPRD.

Faktor internal DPRD

Ketidaksepakatan internal DPRD

Salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pembahasan perubahan APBD adalah ketidaksepakatan internal DPRD terkait besaran anggaran yang diplotkan untuk anggota, komisi, atau fraksi. Hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan politik dari masing-masing pihak.

Keterlambatan pembentukan Badan Anggaran (Banggar)

Banggar merupakan alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Keterlambatan pembentukan Banggar dapat menyebabkan keterlambatan pembahasan perubahan APBD.

Keterlambatan pembahasan oleh Banggar

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun