Menjalin komunikasi dan dialog dengan masyarakat.
Menyampaikan informasi yang jelas dan transparan tentang manfaat pembangunan PSN.
Menawarkan solusi-solusi alternatif yang dapat diterima oleh masyarakat.
Pemerintah harus menghindari tindakan-tindakan kekerasan atau represif dalam menghadapi masyarakat yang tidak setuju atau menolak pembangunan PSN. Tindakan-tindakan tersebut hanya akan memperburuk konflik dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.
Kesimpulan
PSN memiliki urgensi dan status yang tinggi dalam hukum Indonesia. Namun, PSN juga dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat, termasuk konflik agraria. Konflik agraria dalam konteks pembangunan PSN dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat maupun negara.
Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi konflik agraria dalam konteks pembangunan PSN. Langkah-langkah tersebut antara lain meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, memberikan ganti rugi yang adil, dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap masyarakat yang tidak setuju atau menolak pembangunan PSN. Namun, ketegasan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang adil dan tidak melanggar hak asasi manusia.
