China merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia, setelah Indonesia. Menurut Pew Research Center, jumlah Muslim di China mencapai 22 juta orang, atau sekitar 1,6% dari total populasi. Islam telah hadir di China sejak abad ke-7, dan telah berkembang menjadi bagian integral dari budaya dan masyarakat China.
Pada beberapa tahun terakhir, pemerintah China telah meluncurkan rencana untuk sinifikasi Islam. Rencana ini bertujuan untuk mengubah Islam di China agar lebih selaras dengan budaya dan nilai-nilai tradisional China, yaitu konfusianisme.
Rencana sinifikasi Islam ini telah menuai kritik dari beberapa pihak, termasuk dari umat Islam di China sendiri. Mereka berpendapat bahwa rencana ini merupakan upaya pemerintah China untuk mengontrol agama dan membatasi kebebasan beragama.
Pandangan Hukum Islam
Dari perspektif hukum Islam, rencana sinifikasi Islam di China ini memiliki beberapa potensi masalah. Pertama, rencana ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mengubah ajaran Islam yang asli. Kedua, rencana ini dapat menimbulkan konflik antara umat Islam di China dengan pemerintah China.
Ajaran Islam adalah ajaran yang universal dan tidak dapat diubah sesuai dengan keinginan manusia. Islam mengajarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan kebebasan beragama. Rencana sinifikasi Islam di China ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mengubah ajaran Islam yang asli, sehingga dapat menimbulkan konflik antara umat Islam dengan pemerintah China.
Pandangan Tokoh Muslim Dunia
Beberapa tokoh Muslim dunia telah mengkritik rencana sinifikasi Islam di China. Salah satunya adalah Utusan Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama dan Keyakinan, Ahmed Shaheed. Shaheed berpendapat bahwa rencana ini merupakan upaya untuk mengontrol agama dan membatasi kebebasan beragama.
Tokoh Muslim dunia lainnya yang mengkritik rencana ini adalah Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Hissein Brahim Taha. Taha berpendapat bahwa rencana ini merupakan ancaman bagi Islam dan umat Islam di China.
Dampak Jangka Panjang
