Masyarakat Sumba sendiri memiliki pandangan yang beragam terhadap tradisi kawin tangkap. Sebagian masyarakat masih menganggap tradisi ini sebagai bagian dari budaya yang harus dilestarikan. Namun, sebagian masyarakat lain menganggap tradisi ini sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang harus dihapuskan.
Aparat penegak hukum juga memiliki peran penting dalam menanggapi fenomena kawin tangkap di Sumba. Aparat penegak hukum harus tegas dalam menangani kasus-kasus kawin tangkap yang melanggar hukum, seperti kasus kawin tangkap di Sumba Barat Daya.
Selain itu, aparat penegak hukum juga harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan gender, serta bahaya kawin tangkap.
Kesimpulan
Tradisi kawin tangkap di Sumba merupakan fenomena sosial yang perlu dikaji ulang secara mendalam. Fenomena ini tidak hanya melibatkan norma dan nilai adat, tetapi juga hak asasi manusia, gender, dan hukum.
Masyarakat dan aparat penegak hukum perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh tradisi kawin tangkap. Aparat penegak hukum harus tegas dalam menangani kasus-kasus kawin tangkap yang melanggar hukum. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan gender, serta bahaya kawin tangkap.
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh tradisi kawin tangkap di Sumba:
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kawin tangkap
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan gender
- Melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus kawin tangkap yang melanggar hukum
- Melakukan pemberdayaan perempuan di Sumba
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
