Baruch Spinoza (1632-1677) adalah pemikir besar dalam sejarah filsafat. Pemikirannya tentang politik pantas diapresiasi, walaupun saat ini, khususnya di Indonesia namanya jarang disebut oleh para pencinta filsafat, apalagi oleh para politikus tanah air. Tulisan ini hendak mengulas secara singkat pemikiran Spinoza tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik.
Menurut  Baruch Spinoza, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang terbaik karena paling natural dan paling sejalan dengan kebebasan  manusia.[1] Selain itu, di dalam demokrasi para warga negara dengan bebas berpartisipasi aktif dalam membangun negara. Demokrasi juga bertujuan untuk menghindari keinginan yang irasional dan menuntun manusia sebisa mungkin agar hidup di bawah tuntunan akal budi sehingga mampu hidup dalam damai dan penuh harmoni. Singkatnya, di dalam demokrasi, kebebasan manusia untuk mengekspresikan dirinya sebagai makhluk rasional dijamin. Berikut ini adalah pandangan Spinoza tentang demokrasi.
Tujuan dasar demokrasi adalah menghindari keinginan yang irasional dan membawa manusia sejauh mungkin agar hidup di bawah tuntunan akal budi sehingga mereka bisa hidup dalam damai dan harmonis. Demokrasi juga adalah sistem pemerintahan yang paling natural dan paling sesuai dengan kebebasan manusia. Di dalam demokrasi, seseorang tidak memberikan hak naturalnya secara absolut. Ia hanya memberikannya bersama-sama dengan masyarakat. Karena itu, semua manusia tetap sama sebagaimana ketika mereka berada dalam kondisi alamiah (state of nature).[2]
Konsep Spinoza tentang demokrasi mempunyai hubungan erat dengan pandangan paling mendasarnya tentang determinasi diri.[3] Sistem pemerintahan demokrasi membuka kesempatan kepada setiap pribadi untuk bersama-sama menentukan perkembangan masyarakat dan aturan dalam hidup bersama dan sebagai konsekuensinya adalah menentukan (mendeterminasi) diri mereka sendiri. Demokrasi merupakan sistem politik yang paling baik karena percaya pada kekuatan banyak orang yang bisa memperkokoh kesatuan dan menjamin kesejahteraan banyak orang.[4]Â
Selain itu, di dalam negara demokrasi setiap warga negara mempunyai kesempatan yang memadai untuk mempengaruhi proses pembuatan hukum.[5] Dengan demikian, pembuatan hukum bukan monopoli orang-orang tertentu. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan hukum bermaksud agar hukum atau aturan negara tersebut sungguh-sungguh berguna bagi kepentingan banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup dalam negara demokrasi lebih bebas (seperti dalam state of nature) daripada orang-orang yang hidup di dalam sistem pemerintahan lainnya.
Partisipasi warga negara dalam proses demokrasi di dalam sebuah negara akan terwujud ketika kebebasan berpikir, berbicara dan beragama  dijamin.[6] Melalui kebebasan tersebut, setiap pribadi mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk rasional. Ia berjuang untuk menentukan dirinya, mengontrol hidupnya sesuai tuntunan akal budi demi mencapai kebahagiaan hidupnya.
Berikut ini kita akan mendalami secara khusus kebebasan individual (berpikir, berbicara dan beragama) yang tidak bisa dirampas oleh siapapun dan perlu dijamin dalam sebuah negara demokrasi.
- Kebebasan Berpikir
 Jika pikiran manusia mudah dikontrol seperti mengekang lidah mereka, setiap penguasa akan memerintah dengan aman dan tidak ada pemerintah yang kejam (menekan rakyatnya). Karena semua orang akan hidup menurut pikiran yang mengendalikan mereka dan akan menilai atau menentukan apa yang benar atau salah, baik atau buruk, dalam kesesuaian dengan keputusan mereka sendiri. Akan tetapi, sesuatu yang tidak mungkin bahwa pikiran seorang manusia secara absolut dapat dikontrol oleh orang lain. Tidak ada seorangpun dapat menyerahkan hak-hak alamiahnya kepada orang lain untuk berpikir secara bebas dan membuat keputusan sendiri tentang apapun. Itulah sebabnya, pemerintah yang berusaha mengontrol pikiran rakyatnya dianggap kejam, dan penguasa tampak membahayakan dan merebut hak-hak mereka ketika berusaha mengatakan kepada mereka (rakyat) apa yang harus diterima sebagai kebenaran dan menolak yang salah. Karena  semuanya ini telah tertanam dalam diri setiap individu dan menjadi hak mereka sehingga tidak bisa dirampas. [7]
Kutipan di atas menegaskan bahwa kebebasan berpikir adalah hak kodrati manusia yang tidak bisa dirampas oleh pihak lain. Negara tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa orang agar berpikir atau tidak berpikir tentang sesuatu.[8] Setiap orang tidak dapat melepaskan haknya untuk berpikir, sebab setiap orang adalah tuan atas pikirannya. Kebebasannya untuk berpikir tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun. Karena itu, setiap orang berpikir tentang hal yang berbeda dengan yang lainnya tidak dapat dipaksa untuk berbicara dan berpikir sesuai dengan hati nurani penguasa tertinggi.
Pandangan Spinoza ini mengandung harapan agar dalam sebuah negara kebebasan berpikir harus dijunjung tinggi dan dijamin oleh negara. Menurut Spinoza, negara yang baik akan memberi kesempatan kepada warganya untuk berpikir sesuai dengan apa yang disukainya dan berbicara seturut apa yang dipikirkannya.[9] Terjaminnya kebebasan berpikir tentu membuat warga negara aman dan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya.
2. Kebebasan Berbicara
       Dalam kehidupan bernegara, setiap orang bebas berbicara atau mengungkapkan pendapatnya. Manusia berbicara untuk mengungkapkan pemikiran, perasaan, harapan dan kepercayaannya. Jika ada penguasa yang memaksa seseorang berbicara tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya tetapi sesuai dengan kemauan penguasa, maka tindakan tersebut adalah kelaliman dan merupakan bentuk penghancuran kebebasan manusia.[10] Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berbicara merupakan hak natural yang tidak dapat ditaklukkan oleh orang lain. Tindakan represi atau paksaan untuk tidak berbicara sangat berbahaya sebab para warga akan memberontak dalam rangka memperjuangkan kebebasannya.
      Menurut Spinoza,  kebebasan berbicara sesuai dengan apa yang dipikirkan setiap pribadi tidak mungkin dicabut oleh penguasa.[11] Akan tetapi, ada hal penting yang perlu diperhatikan antara lain: kebebasan yang dimiliki manusia tidak boleh mengganggu hak dan otoritas penguasa dan  tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum negara. Selain itu, kebebasan tersebut tidak boleh mengganggu ketenteraman bersama dan juga tidak menghalangi kesetiaan dalam mengabdi negara.
