Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah kelompok yang hingga saat ini masih mengalami banyak penindasan oleh kelompok radikal tertentu. Rupanya mereka menjadi ‘musuh bersama’ yang pantas dikejar dan dibubarkan karena menodai ajaran Islam. Akibatnya, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan kebebasan berkeyakinannya di negara Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia tidak tegas dalam menjamin kebebasan individual. Bahkan kita dikejutkan dengan SKB tiga menteri yang menyudutkan Jemaah Ahmadiyah yang menurut banyak pengamat menjadi legitimasi kekerasan terhadap kelompok tersebut.[22]
Hal lain yang masih terjadi adalah pelarangan buku. Ada beberapa buku yang dilarang untuk disebarkan karena dianggap menimbulkan keresahan dalam masyarakat.[23] Pada akhir tahun 2009 lalu, pemerintah melarang beredarnya  5 judul buku.[24]  Kelima buku yang dilarang beredar adalah (1) Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karya John Roosa; (2) Suara Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karya Socratez Sofyan Yoman; (3) Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan; (4) Enam Jalan Menuju Tuhan karya Darmawan; (5) Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karya Syahrudin Ahmad.
Menurut  Iwan Awaluddin Yusuf, Ketua Tim Riset Pelarangan Buku di Indonesia, pelarangan buku adalah bentuk paradoks di negara demokrasi karena memperlihatkan kesewenang-wenangan dalam membatasi kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi.[25] Padahal semua itu dijamin oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, bahkan secara tegas ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pelarangan buku juga merupakan paradoks bagi kehidupan bermedia di Indonesia yang lebih dari satu dekade terakhir telah mengumandangkan dukungan terhadap kebebasan pers. Selain itu, pelarangan buku mengindikasikan ambiguitas kebijakan penguasa. Alih-alih mengantisipasi polemik dalam masyarakat, pemerintah memperlihatkan praktik-praktik primitif dalam mengontrol, mengarahkan, membatasi, bahkan memandulkan cara berpikir masyarakat.
Aneka contoh di atas menunjukkan bahwa Indonesia yang mengusung paham demokrasi ini belum menjamin kebebasan individual warganya. Indonesia masih menjalankan demokrasi prosedural! Hakekat demokrasi belum sungguh-sungguh diaktualisasikan. Karena itu, pemikiran Spinoza tentang negara demokrasi sebagai penjamin kebebasan individual mendapat relevansinya di sini. Demokrasi Indonesia hendaknya menjadi wadah strategis bagi manusia Indonesia untuk bertumbuh menjadi pribadi rasional yang tidak hanya mengejar kebahagiaan pribadi tetapi juga kesejahteraan umum. ***
                                                    Malang, Maret 2012
Daftar Pustaka
Spinoza, Benedict, Â A Theological-Political Treatise, diterj. oleh Jonathan Israel, Cambridge: Â Â Cambridge University Press, Â 2007.
----------------------,  A Political-Treatise, diterj. oleh  R. H. M. Elwes, New York: Dover  Publications, INC, 1951.
----------------------, Ethics, diterj. oleh Michael L. Morgan, Indiana Polis: Hackett Publishing  Company, Inc, 2002.
Duff, Robert, Spinoza’s Political and Ethical Philosophy, London: Macmillan and Co LTD, 1903.
Hendardi, Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009, Jakarta: SETARA Institute, 2010.
