Ketiganya sama-sama melakukan real count berbasis c1, akan tetapi seperti dilansir banyak berita terdapat perbedaan perolehan antara kubu jokowi (kawalpemilu.org) dan kubu prabowo (tabulasi nasional PKS), sedangkan KPU sendiri tetap konsisten dengan peraturan undang undang dan akan mengumumkan tanggal 22 juli nanti.
Kalo dilihat sejarah lahirnya, tentu KPU lebih legitimate dibanding kedua relawan tersebut. Hal ini disebabkan KPU dibentuk berdasarkan Undang-undang. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan semua petugas KPU disertai dengan SK. Bandingkan dengan kedua relawan dari masing-masing pasangan capres yang tidak mempunyai legitimasi apapun secara hukum dalam hal pembentukannya. Keduanya hanya mempunyai legitimasi dari partai yang menugaskan itupun mungkin bukan berupa SK tapi Surat Tugas. Karena proses lahirnya KPU saja sudah dipayungi hukum tentu hasilnya pasti akan lebih di akui dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kalaupun ada keberatan dengan hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU nanti, undang-undang juga sudah mengakomodir jalur-jalur yang bisa ditempuh, misalnya melalui MK (berkaitan dengan sengketa hasil pemilu) atau DKPP (berkaitan dengan kinerja penyelenggara pemilu)
Point terpenting dari tulisan ini adalah apa yang akan dilakukan masing-masing relawan pendukung kedua kubu apabila nanti hasil nya berbeda dengan hasil KPU?
Apa yang akan dilakukan relawan jokowi (kawalpemilu.org) apabila hasil penghitungannya berbeda dengan KPU dan KPU menyatakan pihak prabowo yang menang.
Demikian juga dengan relawan prabowo (tabulasi nasional PKS) apabila hasil penghitungannya berbeda dengan KPU dan KPU menyatakan pihak jokowi yang menang. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh kedua kelompoktersebut?
Apakah akan terjadi kerusuhan seperti yang banyak diberitakan? Atau mereka akan menempuh jalur yang sangat elegan yaitu jalur hukum?
