Anggota DPRD menuntut untuk meminta kenaikan gaji, kabar ini sangat menyedot perhatian publik. Bagaimana bisa? Bukankah gaji yang diterima wakil rakyat saat ini sudah cukup menjanjikan untuk kehidupan mereka, pesan politik ini membuat sebagian masyarakat menjadi geram terhadap DPRD, masyarakat beranggapan hal ini tidak adil.Mereka seakan menjadi orang buta yang tidak pernah tahu akan kondisi rakyat saat ini. Nah, sebelum sampai kepermasalahan tersebut saya akan membahas terlebih dahulu apaitu pesan komunikasi politik, itu sendiri? Mari kita simak penjelasan berikut ini.
Pesan adalah muatan atau konten komunikasi yang dikemas atau dikonstruksi sebagai informasi / Berita /isu dll yang bermuatan politik dalam beragam bentuk, dan ditransformasikan kepada khalayak dengan menggunakan media, baik media tradisional maupun media massa, serta media jaringan sosial (berbasis internet).
Pesan politik merupakan salah satu unsur penting dalam komunikasi politik. Pada hakikatnya, pesan adalah suatu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mencari persamaan makna atau persepsi. Karena pada dasarnya pula, pesan biasanya berisikan tentang gagasan atau ide manusia untuk disampaikan bahkan untuk diperbincangkan dengan manusia lain. Dan ragam pesan bisa berbentuk verbal dan non verbal, saya mengambil sebuah contoh komunikasi politik dari ‘’KOMPAS” (Selasa, 30 Agustus 2016 | 16:08 WIB) tentang tuntutan anggota DPRD yang meminta pemeritah untuk memikirkan kesejahteraan mereka.
"Naik gaji!" demikian teriakan salah satu peserta Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) saat Ketua Adkasi Lukman Said memberikan sambutan di acara seminar nasional yang merupakan rangkaian rakornas itu, Senin (29/8), di Jakarta. Situasi di atas menggambarkan sebuah ironi, sekaligus memunculkan rasa miris karena tak ada sense of crisis terhadap kondisi keuangan negara saat ini. Di tengah pemotongan anggaran di instansi pusat dan daerah serta penundaan pencairan dana alokasi umum yang sebagian besar merupakan komponen gaji Pegawai Negeri Sipil, wakil rakyat di daerah justru berbicara tentang kesejahteraan mereka sendiri. Kemarin, di hadapan peserta Rakornas, Lukman menyinggung rencana Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari daerah.
DPRD Kabupaten sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan rakyat di daerah akan membantu merumuskan kebijakan nasional tersebut. Oleh karena itu, sudah semestinya jika DPRD mendapatkan perbaikan kesejahteraan. "Teman-teman dari Papua pun sudah berpesan untuk meminta kesejahteraan dan supaya negara berpihak kepada DPRD. Sebab, katanya, selama belasan tahun kami menderita," tutur Lukman. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, upaya DPRD untuk meminta perbaikan fasilitas, tunjangan, dan bahkan penambahan kewenangan sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu.
DPRD yang merupakan pejabat daerah ingin memiliki fasilitas seperti anggota DPR yang merupakan pejabat negara. Punya fasilitas perumahan, transportasi, dan uang pensiun."Seharusnya, DPRD jelas dulu dengan kedudukannya, baru bicara soal kewenangan, kelembagaan, dan terakhir keuangan. Tetapi biasanya (mereka) tidak mau ribet. Jadi selalu langsung urusan gaji dan tunjangan," tutur Endi. Ia mengingatkan, permintaan kenaikan gaji serta perbaikan fasilitas dan tunjangan alih-alih menghasilkan dukungan publik, tetapi malah justru membuat masyarakat menjadi antipati.
Tjahjo Kumolo pun menilai saat ini tak tepat untuk meningkatkan fasilitas DPRD. Ia memahami fasilitas untuk DPRD memang belum ideal. Selain gaji, anggota DPRD selama ini juga menerima sejumlah tunjangan, seperti uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dewan, juga tunjangan kesejahteraan. Fasilitas rumah dan mobil dinas masih hanya untuk pimpinan, anggota DPRD belum menerima.
Meskipun demikian, pantaskah jika para wakil rakyat menyerukan perbaikan kesejahteraan bagi dirinya sendiri?
DPRD semestinya menunjukkan terlebih dahulu bukti kinerjanya. Penghargaan atas kerja itu akan mengikuti. pemimpin selalu mengatakan “saya akan meningkatkan kesejahteraan semua rakyat”. tetapi dalam hal perakteknya mereka hanya memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri apakah seorang pemimpin tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya?
Bukankah DPRD merupankan wakil dari seluruh lapisan masyarakat, saat ini bukan waktu yang tepat untuk merdebat tentang kesejahteraan diri sendiri, seharusnya mereka melihat terlebih dahulu keadaan masyarakatnya sebelum menuntut kesejahteraan untuk hidup mereka. Namun dalam kenyataanya seorang pemimpin belum dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat mereka belum dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal terhadap masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dalam contoh berita diatas dimana pemeritah mengambil sebuah kebijakan yang sama sekali tidak memihak tehadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, saya berharap pemerintah lebih memikiran nasib rakyat dari pada kantongnya sendiri.
Daftar pustaka
