Pusat Data Nasional Diretas, Seberapa Jauh Praktisi PR Bisa Mengurangi Dampak Krisis Kepercayaan Publik terhadap Pertahanan Cyber Pemerintah

Berkomunikasi dengan media, PR harus menjadi juru bicara resmi organisasi dan berkoordinasi dengan media untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu. 

Menangani pemberitaan negatif, PR harus siap untuk menangani pemberitaan negatif dan rumor yang muncul terkait dengan krisis PDN diretas. Pemerintah juga perlu terus membangun citra positifnya di tengah krisis PDN diretas, terus menurunkan narasumber yang ahli untuk bersuara diberbagai media untuk mengurangi dampak negatif yang terus melebar.

Langkah-langkah jangka pendek yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak peretasan PDN ini adalah dengan prioritaskan pemulihan sistem yang kritis untuk memastikan kelancaran pelayanan publik, yaitu fokus makukan investigasi untuk mengidentifikasi sumber serangan dan mengambil langkah-langkah untuk mengisolasinya. Mencegah penyebaran malware ke sistem lain, dan melakukan pencadangan data yang tersisa, Pastikan data penting telah dicadangkan dengan benar untuk mengantisipasi kemungkinan kehilangan data selanjutnya.

Praktisi PR perlu melakukan komunikasi dan Transparansi kepada publik dengan beberapa langkah,

• Menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik: Penting untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik tentang apa yang terjadi, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi krisis, dan potensi dampaknya.
• Membangun komunikasi dengan stakeholder: Jalin komunikasi yang terbuka dengan stakeholder yang terdampak oleh krisis, seperti media, influencer, dan masyarakat luas.
• Menangani pemberitaan negatif: Siapkan tim untuk memantau pemberitaan dan rumor yang beredar dan siapkan langkah-langkah untuk meluruskan informasi yang keliru.

Langkah-langkah jangka panjang yang perlu ditempuh adalah dengan menerapkan tata kelola data yang baik untuk memastikan data dikelola dengan aman dan bertanggung jawab. Membatasi akses data kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan memiliki kewenangan untuk mengaksesnya, serta meningkatkan kontrol akses yang ketat untuk mencegah akses yang tidak sah ke data.

Praktisi PR juga perlu meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan keamanan siber nasional. Selain itu juga perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan edukasi dan mendorong mereka untuk melaporkan aktivitas mencurigakan.

Setelah krisis utama diselesaikan secara internal, maka tim PR juga memiliki tugas penting dalam pemulihan pasca krisis untuk melihat dampak yang terjadi secara eksternal kepada publik, diantaranya;

• Mengevaluasi efektivitas komunikasi: PR harus mengevaluasi efektivitas komunikasi yang dilakukan selama krisis dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
• Belajar dari pengalaman krisis: PR harus belajar dari pengalaman krisis PDN diretas dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk menghadapi krisis di masa depan.