Hari Kebebasan Pers Dunia dan Hoaks yang Melingkupinya

Maraknya Hoaks di Tengah Pers 

Kegiatan literasi media sebagai upaya cegah dan tangkal radikalisme dalam media pers harus diadakan secara menyeluruh oleh setiap media. Mengingat penyebaran informasi hoaks yang semakin berkembang, kegiatan literasi media akan sangat membantu untuk meminimalisasikan persentase informasi hoaks yang berkembang di Indonesia, tepatnya dalam lingkup dunia pers itu sendiri. 

Berdasarkan data yang dilansir pada laman Dewan Pers, sekiranya terdapat 1759 perusahaan media pers yang ada di Indonesia baik berupa berita radio, televisi, cetak, maupun siber. Perusahaan media pers dalam perkembangan kurun waktu tertentu selalu meningkat dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh Dewan Pers. 

Pendataan dilakukan dengan tujuan untuk memverifikasi media pers secara administratif dan faktual. Tercatat pada tahun 2021, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan menangani 620 kasus mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beberapa jurnalis media pers, tak lain salah satunya diakibatkan karena penyebaran berita yang tidak sesuai, mulai dari judul yang menghakimi, berita yang kurang terkonfirmasi, tidak ada uji informasi, bahkan informasi yang di dalamnya tidak memuat fakta yang asli atau dalam kaitannya terdapat informasi hoaks. 

Maraknya informasi hoaks yang bersumber dari media pers sendiri sangat berbahaya karena hal tersebut mendongkrak adanya informasi kurang benar yang disalurkan kepada pendengar dari kalangan masyarakat. Namun tak dapat dimungkiri, informasi hoaks akan selalu ada di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. 

Peran media pers sendiri dalam pemberantasan informasi hoaks bisa dilakukan dengan menyajikan pemberitaan yang benar, sesuai fakta, dan berimbang. Sebuah perusahaan media harus dengan tegas menjunjung tinggi profesionalisme pers sesuai etika yang sudah diterapkan, dengan bersifat independen, tidak takluk pada kepentingan modal, dan selalu memihak kebenaran. 

Latar belakang kepentingan di balik industri pers berkesinambungan dengan era kebebasan pers itu sendiri, dimana dalam UU Pers No 40/1999 sudah mengatur mengenai ruang pola melaporkan fakta disertai kebebasan pers yang berpihak pada informasi yang terbukti benar tanpa melihat latar belakang modal suatu berita. Walaupun zaman terus berubah disertai teknologi yang semakin maju, tetapi bagi para media pers akurasi dalam menunjukan suatu fakta dalam berita merupakan yang utama, yang selalu terkait erat dengan kode etik jurnalistik yang di dalamnya berisi tanggung jawab bagi masyarakat global dalam mendapat berita.

Salah satu fakta maraknya hoaks di tengah pers adalah kasus penyebaran hoaks oleh salah satu direktur TV swasta di Jawa Timur. Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Direktur TV lokal Jawa Timur bersama 2 tersangka lain terkait perkara penyebaran berita bohong melalui kanal YouTube Aktual TV sejak bulan Agustus 2021. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengungkapkan ketiga tersangka menyebarkan berita bohong melalui kanal YouTube Aktual TV dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Yusri mengatakan tindakan tersangka juga dianggap dapat memperkeruh sinergitas TNI-Polri. Selain itu, tersangka dinilai membuat kegaduhan dan keonaran dari konten berita hoaks tersebut. 

Upaya-upaya Pers Dunia Untuk Memberantas Hoaks

Hoaks sudah menjadi keseharian warganet di seluruh dunia yang sudah sangat kompeten dalam membaca sebuah berita, namun kadang kala mereka tidak akan diam saja jika terdapat informasi hoaks pada sebuah artikel yang dibuat di internet, berbagai upaya terus dilakukan untuk memberantas informasi hoaks. Pers yang dominannya adalah media yang mencari sebuah informasi yang benar, harus berhasil memerangi kejahatan hoaks yang kian marak beredar di internet..