Membaca Harian Kompas edisi 4 Oktober 2017 (Headline, halaman 1) berjudul: Kegaduhan Kuras Energi Bangsa, merupakan suatu kumpulan statemen yang penuh makna. Terutama menjelang tahun 2018 (pilkada) dan tahun 2019 (pilpres) di tengah perekonomian bangsa yang sudah mulai tumbuh dibangun secara serius oleh segenap jajaran kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Momentum pertumbuhan ekonomi yang cenderung membaik tersebut akan terus berjalan bilamana ditunjang iklim yang kondusif yaitu adanya stabilitas sosial dan stabilitas politik sehingga roda pemerintahan tetap berlangsung sebagaimana program-program yang telah dicanangkan. Kerjasama dengan pihak luar negeri tetap berjalan baik.
Dalam kaitannya dengan pilkada (2018) dan pilpres (2019) tentu diharapkan situasi dan kondisi di dalam negeri jangan sampai menimbulkan gejolak politik yang berdampak pada terganggunya kerja kabinet yang terdiri dari para menteri dan yang pastinya juga berasal dari berbagai partai politik, dari berbagai daerah ataupun dari berbagai kepentingan..
Untuk menciptakan suasana kondusif, selanjutnya Presiden Jokowi kepada para menteri meminta "Jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung."
Kalimat dalam tanda kutip tersebut layak digarisbawahi, sekaligus dapat diartikan bahwa sasaran utama yang menjadikan fokus adalah para menteri beserta jajarannya agar tetap bekerja dan diharapkan bisa melepaskan baju politiknya. Dengan perkataan lain bekerja, bekerja, dan bekerjalah tanpa harus direcoki persoalan politik praktis yang biasanya memanas dan seringkali mengundang kegaduhan menjelang atau pada saat pemilihan umum berlangsung.
Kegaduhan (politik) menjelang/pada saat pemilu seringkali juga melibatkan para tokoh partai politik atau aktor politikyang akan/sedang "bertarung" memperebutkan kekuasaan. Pernyataan-pernyataan yang bertendensi politik tertentu kerap dilontarkan ke ranah publik sehingga isu-isu yang berkembang cenderung dapat mengundang kontroversi.Â
Jadinya, tidak hanya kabinet/para menteri beserta jajaran yang perlu ikut menciptakan suasana kondusif. Para tokoh partai politik termasuk para calon kontestanpun juga sangat diharapkan (kalau bisa) tidak asal omong manakala melangsungkan komunikasi politik. Ini pantas dipahami mengingat isu-isu atau persoalan yang disampaikan selalu membawa dampak terutama dampak psikologis maupun dampak yang bersifat fisik. Â
Yang tidak kalah pentingnya untuk melihat kemungkinan berkembangnya kegaduhan dalam konteks ini yaitu kehadiran pers atau media massa (mainstream media) dan media online. Seiring dengan kehadirannya yang mulai menjadi sebuah lembaga "industri informasi" bukan tidak mungkin peristiwa atau kejadian diliput dan dikemas sedemikian rupa (komodifikasi) demi memikat khalayak untuk tujuan profit  - sehingga fakta yang sudah dicampur baurkan dengan opini redaktur (yang tidak profesional) akan pula memicu timbulnya keresahan dan kegaduhan.
Masyarakat luas sebagai warga dan sebagai pengonsumsi berita hendaknya perlu berpikiran dan bersikap kritis, jangan telan mentah-mentah setiap pemberitaan pers/media. Kita sebagai rakyat biasa diharapkan memahami, bisa memilih dan memilah mana media yang abal-abal atau ecek-ecek dan mana media yang mempunyai kredibitas dalam pemberitaannya. Propaganda politik menjelang pilkada maupun pilpres wajar terjadi dimana-mana dan pastinya jangan mudah tersulut provokasi murahan yang hanya akan menimbulkan kegaduhan disana-sini.
Untuk itu kepada semua pihak seperti penulis paparkan diatas bisa meredam kegaduhan, sudah saatnya bercermin diri, berpikir ulang sebelum melontarkan pernyataan dikancah politik, tidak asal-asalan dan  menjurus sensasi yang hanya mengundang percaturan politik tanpa memberikan solusi.
Tahun politik yang akan datang ditandai pilkada (2018) dan pilpres (2019) memanglah bagian dari "pesta demokrasi" yang berlangsung dalam kurun waktu lima tahunan. Komunikasi politik dalam bentuk "perang pernyataaan atau perang opini" dapat diprediksi akan ditemui, suhu politik cenderung memanas.
