Menurut (Susanto, 2015) stereotip merupakan citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Stereotip gender yang menganggap perempuan kurang mampu dalam bidang tertentu, seperti sains dan teknologi, menghalangi mereka untuk mengejar studi di bidang-bidang ini. Perempuan yang menunjukkan minat atau kemampuan di bidang STEM seringkali tidak mendapatkan dukungan yang sama seperti laki-laki, baik dari keluarga, guru, maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika), yang penting untuk pembangunan ekonomi dan teknologi negara.
C. Beban Ganda dan Implikasinya terhadap Pendidikan Perempuan
Beban ganda adalah beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara profesional. Berbagai pengamatan menunjukkan bahwa perempuan melakukan hampir 90% pekerjaan rumah tangga. Bagi pekerja kantoran, selain bekerja, mereka juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Sosialisasi peran gender seperti itu menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan di banyak tradisi, laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik (Mansour Fakih, 2008: 80).
Beban ganda ini memiliki implikasi signifikan terhadap pendidikan perempuan di Indonesia. Perempuan yang harus membagi waktu antara pekerjaan rumah seringkali mengalami kelelahan fisik dan mental. Hal ini dapat mengurangi waktu dan energi mereka untuk belajar, sehingga berdampak negatif pada prestasi akademis mereka. Selain itu, tekanan sosial untuk menjalankan peran domestik dapat membuat perempuan merasa bersalah ketika mereka menghabiskan waktu untuk belajar atau mengejar pendidikan tinggi.
D. Dampak Jangka Panjang
Dampak patriarki pada pendidikan perempuan memiliki implikasi jangka panjang yang serius. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan berpengaruh langsung pada peluang karir dan ekonomi mereka. Pada masyarakat terdapat anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya akan ke dapur. Bahkan dalam keluarga yang memiliki keuangan terbatas, maka pendidikan akan diprioritaskan pada anak laki-laki (Narwoko, J. Dwi & Suyanto, 2013). Perempuan dengan pendidikan rendah cenderung memiliki peluang kerja yang terbatas, penghasilan yang lebih rendah, dan lebih rentan terhadap kemiskinan. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan antar-generasi, di mana perempuan yang kurang terdidik cenderung melahirkan dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang juga kurang mendukung pendidikan.
Selain itu, pendidikan perempuan yang rendah berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi negara secara keseluruhan. Studi menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan perempuan berhubungan positif dengan penurunan angka kelahiran, peningkatan kesehatan keluarga, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Perempuan yang berpendidikan lebih cenderung menunda pernikahan dan kelahiran anak, berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka, dan berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, mengatasi hambatan pendidikan bagi perempuan tidak hanya penting untuk kesetaraan gender, tetapi juga untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan.
------------------------------------
Upaya Mengatasi Dampak Negatif Dari Budaya Patriarki di Indonesia
Pendidikan nasional adalah pendidikan demokratis yang tujuannya membangun masyarakat demokratis. Sistem pendidikan demokratis memberikan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas kepada semua orang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya (Tilaar, 2009). Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif untuk meningkatkan pendidikan perempuan. Pemerintah telah mencanangkan program seperti "Rencana Indonesia Pintar" dan "Kartu Indonesia Pintar" untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. ย Program ini memberikan bantuan keuangan dan beasiswa untuk memastikan anak perempuan dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan mereka. Dimensi keadilan akses terhadap pendidikan mengkaji apakah akses terhadap pendidikan setara antar kelompok yang berbeda (Education, 2007).
Pemerataan akses pendidikan dasar sembilan tahun sebagai sebuah investasi pada pengembangan sumber daya manusia (Ali, 2009). Berbagai peraturan yang ada berkaitan dengan pentingnya pendidikan sampai hal-hal teknis sudah dijelaskan dalam Undang-undang (Hakim, 2016). Diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Selain itu, berbagai organisasi non-pemerintah bekerja untuk mengadvokasi hak pendidikan perempuan dan menyediakan beasiswa serta dukungan lainnya. Inisiatif ini termasuk kampanye kesadaran untuk mengubah persepsi masyarakat tentang nilai pendidikan perempuan, serta program pemberdayaan yang fokus pada meningkatkan keterampilan dan peluang karir perempuan.
