Melihat politik perempuan hari-hari ini sedang masuk dalam tahap evaluasi ideologis, justru kita menyaksikan betapa politik Indonesia sedang dikendalikan oleh suatu kartel patriarkis yang memadukan kepentingan bisnis kelompok dengan posisi-posisi kekuasaan.
Sedang perempuan bertindak dengan "ethics of care" dalam upaya memastikan bahwa semua orang adalah produsen keadilan, dan karena itu politik haruslah merupakan pekerjaan menghasilkan keadilan, bekerja dengan perasaan yang dimilikinya dan sangat hati-hati di luar dari apa yang partai titipkan untuknya dan hal itu pula lah yang menjadikan kotor praktik politik itu sendiri.
Menurut survei Angkatan Kerja Nasional 2018 yang dirilis oleh BPS, proporsi laki-laki dalam sektor kerja formal hampir dua kali lipat dibanding perempuan.Â
Untuk mendukung kesetaraan itu hak-hak mendasar perempuan harus terlindungi, tidak didiskriminasi, didukung agar perempuan mampu mengexplore kemampuannya.Â
Namun alih-alih menyetarakan hampir 400.000 kasus kekerasan seksual yang dicatat Komnas Perempuan dan RUU PKS masih belum juga disah kan.
Belum lagi perempuan dieksploitasi untuk posisi-posisi kerja tertentu dan hal itu dianggap tidak menjadi masalah. perempuan masih belum menunjukkan powernya dan mengisi kedudukan seturut kemampuannya. hal ini tetap harus menjadi refleksi bagi diri perempuan.
Kehadiran dan keterlibatan perempuan yang setara dengan laki-laki dapat mencerminkan sebuah proses demokrasi yang terpenuhi dalam aspek sosio-politik. Dan hal itu dapat memengaruhi aspek-aspek lainnya. Demokrasi memang sedang diuji konsistensinya oleh konsep keadilan feminis.
Penjelasannya sangatlah logis: pada perempuanlah seluruh jenis ketidakadilan itu bermuara! dengan kata lain, memahami ketidakadilan yang dialami perempuan berarti memahami ketidakadilan pada bentuk dan isi demokrasi.
Sekiranya tulisan ini belum menjawab, berikan pencerahan dan berdiskusi dengan penulis.
