Selain pendidikan dasar, pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan juga sangat penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Program ini dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Biaya pendidikan tinggi yang tinggi seringkali menjadi penghalang bagi banyak individu untuk melanjutkan studi. Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak beasiswa dan program bantuan pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan strategi penting dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Program-program pemberdayaan ekonomi dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah tertinggal.
Program kredit mikro dapat memberikan akses keuangan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Dengan adanya akses ke modal, masyarakat dapat memulai usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pemerintah perlu memastikan bahwa program kredit mikro berjalan efektif dan mencapai target yang tepat.
UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah harus memberikan dukungan berupa pelatihan, akses pasar, dan fasilitas keuangan bagi UMKM agar mereka dapat berkembang dan berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM juga perlu diperkuat.
Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses pasar bagi produk-produk lokal, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan menarik investasi ke daerah-daerah tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
Perlindungan sosial adalah jaring pengaman yang dapat melindungi masyarakat dari berbagai risiko ekonomi, seperti pengangguran, penyakit, dan bencana alam. Kebijakan perlindungan sosial yang efektif dapat membantu mengurangi kerentanan ekonomi dan mendukung upaya pengurangan kesenjangan.
Program jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan perlu terus diperkuat agar semua warga negara dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa khawatir akan biaya. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit agar lebih merata.
Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) perlu diperluas cakupannya dan ditingkatkan efektivitasnya. Bantuan ini harus tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerimanya.
Banyak pekerja di sektor informal yang tidak memiliki akses terhadap asuransi sosial. Pemerintah perlu mengembangkan skema asuransi yang dapat menjangkau pekerja informal agar mereka juga mendapatkan perlindungan yang layak.
