Budi Gunawan dan Posisi Penting Kepala BIN

Hari ini, media sosial disibukkan dengan berita fit and proper test yang akan dilakukan oleh Wakapolri Komjen Budi Gunawan (BG). Presiden Joko Widodo mengusulkan BG menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Sutiyoso.

Namun seperti biasa, penunjukan ini diwarnai dengan pro dan kontra. Sebagai masyarakat biasa, saya hanya bisa memperhatikan orang-orang beradu pendapat, seperti yang saya temui di medsos Twitter dan Facebook.

Ada beberapa orang yang berdebat, apakah posisi KaBIN harus diisi dari kalangan militer, atau sipil. Menurut saya, hal ini tidak perlu diributkan. Mau KaBIN dari kalangan militer atau sipil, yang terpenting adalah kerjanya, apakah baik atau tidak.

Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris menilai bahwa hal itu tidak perlu diperdebatkan secara besar. Terlebih BG dipilih langsung oleh Presiden Jokowi. Menurut saya, Presiden Jokowi sudah pasti memilih BG setelah melalui keputusan yang matang.

Ia juga mengatakan jika nanti BG sudah menjabat sebagai KaBIN, Charles berharap agar BG bisa membangun koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga atau dengan penegak hukum lainnya. Jika sudah seperti itu, BIN dapat lebih maksimal dalam hal menjaga keamanan negara.

Namun ada beberapa orang yang berpikir dangkal dan mengira bahwa Presiden Jokowi sengaja menunjuk BG atas arahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Orang-orang tersebut mengira jika penunjukan BG di posisi KaBIN sebagai barter politik agar PDIP mengusung Ahok di Pilgub DKI 2017 mendatang.

Namun hal tersebut dibantah Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari. Dia mengatakan kalau keputusan Presiden Jokowi lebih sering tidak sesuai amanah PDIP, termasuk penunjukan BG di posisi KaBIN.

“Banyak keputusan yang menunjukan Pak Jokowi sangat otonom dalam mengambil keputusan, bahkan beberapa keputusan itu mengecewakan kita, ada yang tidak pas. Harusnya ini, harusnya ini,” ujar Eva.

Eva juga mengatakan bahwa keputusan Presiden Jokowi menunjuk BG adalah atas keputusannya sendiri. Bukan atas pertimbangan Megawati. “Menurutku itu (barter politik) fitnah yang jelek banget. Enggak ada kaitannya dan itu yang mengusulkan dari istana, tanpa pertimbangan Bu Mega.”

“Ada 13 kebijakan presiden yang tidak pas dengan kemauan PDIP, banyak listnya. Jadi pada satu titik yang sekarang kok tiba-tiba seolah-olah PDIP yang mengarahkan dia? Tidak mungkin lah. Pak Jokowi itu orang yang sangat tidak mau diatur. Menghargai, tapi tak mau diatur,” jelas Eva.

Saya berharap BG berhasil melalui fit and proper test tanpa hambatan apapun dan menjadi KaBIN.