Pangkas APBN 2016, Kinerja Jokowi dan Kabinet Dipertanyakan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kini Indonesia bakal kembali dihadapkan dengan pemangkasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun ada yang berbeda, pada tahun 2016 ini berdampak sangat negatif untuk pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Sebelumnya pada tahun 2015 lalu, Indonesia juga memotong anggaran belanja negara. Target penerimaan yang dipatok 1.794,6 triliun hanya bisa tercapai 1.761,6 triliun. Konsekuensinya, pada tahun pertama masa pemerintahan Jokowi tersebut nilai belanja negara dipangkas menjadi 1.984,1 triliun. Padahal sebelumnya dipatok 2.039,5 triliun.

Melihat pemerintah yang kembali akan memotong anggaran, salah satu anggota DPR dari Fraksi Golkar, M. Misbakhun berkomentar. Dia mengatakan bahwa secara ekonomi dan psikologi, jika Indonesia kembali memotong anggaran dapat menggerus kepercayaan pasar dan investor yang menanamkan modalnya.

"Pemotongan anggaran belanja negara sebenarnya memberikan sinyal buruk ke pasar dan investor. Terlepas dari apa pun alasannya, pasar dan investor akan memaknainya sebagai kontraksi pertumbuhan,” ujar Misbakhun.

Misbakhun pun kembali berkaca pada pemotongan anggaran di 2015 silam. Ia mengatakan bahwa Pemerintah terpaksa memotong APBN 2015 karena melihat perekonomian global yang melemah. Hal tersebut pun berimbas langsung pada perekonomian domestik yang juga menurun.

“Dampaknya, penerimaan negara terutama dari pajak jauh menyusut. Kejatuhan harga minyak juga membuat pendapatan negara dari minyak dan gas anjlok drastis,” ujarnya.

Kini, pria kelahiran Pasuruan tersebut pun mengatakan semua hal tersebut berpotensi kembali terulang di 2016. Dia pun melihat tanda-tanda nyata bahwa anggaran belanja tahun 2016 akan dipangkas, sebagaimana terjadi pada tahun 2015.

Melihat hal tersebut, Misbakhun pun mengingatkan pemerintah agar berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pemangkasan anggaran. Dia juga mengatakan jika pemerintah tetap memotong anggaran, kredibilitas Presiden Jokowi lah yang menjadi taruhannya.

“Dalam teori ekonomi, sinyal kontraksi pertumbuhan merupakan hal yang sangat berhahaya, sehingga harus dihindari oleh pemerintah. Jika pemerintahan Jokowi selalu merevisi anggaran belanjanya menjadi lebih rendah, lama-kelamaan kredibilitas Pak Jokowi akan jatuh. Kompetensi dan kemampuan pemerintah akan diragukan dalam merancang serta mengeksekusi anggaran,” kata Misbakhun.

Sekarang, pemerintah harus bijak apakah mereka akan tetap memotong anggaran atau sebaliknya. Apapun keputusannya, akan berdampak langsung bagi masa depan negara. Bijaklah..

Sumber