Jalan Terjal Akom Menuju Golkar Satu

[caption caption="Ade Komarudin saat sedangan berikrar (gambar: sindonews.com)"][/caption]

Setelah mengalami konflik berkepanjangan, Partai Golkar tengah melakukan rekonsiliasi dan sedang bersiap untuk menyelenggarakan musyawarah nasional atau munas guna memilih Ketua Umum. Nama-nama kandidat calon ketua umum Partai Golkar mulai bermunculkan, bahkan beberapa diantaranya sudah melakukan deklarasi pencalonan dirinya.

Sayangnya, persaingan antar para calon ketua umum Partai Golkar tersebut saya rasa sangat kurang sehat. Persaingan diwarnai oleh usaha-usaha penjegalan atau lebih umum dikenal sebagai black campaign. Ade Komaruddin yang kita menjabat sebagai Ketua DPR RI adalah salah satu calon ketua umum Partai Golkar yang paling sering menjadi sasaran empuk black campaign.

Seingat saya, sejak Ade Komarudin alias Akom diberitakan oleh media massa sebagai calon ketua umum, Akom mulai menjadi sasaran empuk black campaign. Berawal dari private jet mewah.

Isu tentang private jet pertama kali diucapkan ke rekan media oleh Mahyudin, salah satu calon ketua umum Partai Golkar juga. Memang, Mahyudin tidak secara gamblang menyebut nama Akom. Hanya saja, di hari yang sama, admin akun Twitter @5rigala2013
secara terang-terangan menyebut Akom melakukan gratifikasi lantara menaiki private jet mewah. Bahkan @5rigala2013 juga menyebarkan foto Akom dan rekan-rekannya saat sedang di private jet. Setelah isu ini berhembus dan menjadi pemberitaan di berbagai media massa, Bambang Soesatyo angkat bicara dan menjelaskan bahwa pesawat jet pribadi yang ditumpangi Akom dan rekan-rekannya adalah pesawat jet milik perusahaan dimana Bambang Soesatyo bekerja dan pernah menduduki kursi komisaris. MKD pun sudah menyatakan, tindakan Akom naik jet pribadi tidak bisa disebut sebagai gratifikasi. Artinya, tuduhan Akom melakukan gratifikasi tidak terbukti.

Selanjutnya, masih ingat tentang isu politik uang yang dihembuskan pertama kali oleh Nurdin Halid? Nurdin menyebutkan bahwa salah satu Ketua DPD II wilayah Sulawesi Utara dijanjikan 10ribu dollar Singapura yang diberikan calon ketua umum kepadanya agar memberi surat dukungan. Meski Nurdin Halid tidak menyebutkan nama siapa pelaku politik uang tersebut, tapi beberapa hari sebelumnya Akom memang mengunjungi Sulawesi Utara untuk menghadiri sertijab Gubernur Sulawesi Utara. Akibatnya, masyarakat jadi beranggapan Akomlah yang melakukan politik uang. Namun, Bambang Soesatyo, loyalis sekaligus tim sukses Akom menyatakan bahwa isu politik uang bukanlah barang baru, lagipula menurutnya persoalan politik uang tidak pernah terbukti. Sebab, terkadang masih ada orang yang belum bisa membedakan mana politik uang dan mana ongkos politik, akibatnya berhembuslah isu politik uang yang sangat tidak sebab itu.

Kemudian beredarnya surat perjanjian antara Akom dan Aburizal Bakrie (Ical) yang secara mendadak dan misterius tersebar ke kader-kader Golkar di daerah. Terlebih isi surat yang tersebar itu, sudah dimanipulasi. Dalam surat pernyataan yang tersebar ke kader Golkar menyatakan kesiapan Akom untuk tidak maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar jika dipilih menjadi Ketua DPR RI. Namun, menurut Akom dirinya menandatangai surat perjanjian tentang kesiapan dirinya untuk tidak menginisiasi kegiatan munas Partai Golkar. Entah siapa yang memanipulasi isi surat pernyataan tersebut. Yang jelas, Akom sebagai anggota berhak untuk dipilih dan memilih. Selain itu, hal lain yang membingungkan dalam permasalahan surat perjanjian ini adalah siapa orang yang bisa menyebarluaskan surat perjanjian yang seharusnya berada di laci meja kerja Aburizal Bakrie?

Serangan black campaign yang terbaru tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Akom disebut belum menyerahkan LHKPN kepada KPK selama 15 tahun terakhir. Bahkan, karena permasalahan ini, lagi-lagi Akom dilaporkan ke MKD.  Memang benar data LHKPN Ade Komarudin yang ada di website KPK terakhir menunjukkan tahun 2001. Namun, KPK sendiri sudah memberikan klarifikasi tentang hal tersebut. KPK menjelaskan, sebenarnya Akom terakhir menyerahkan LHKPN dirinya 5tahun yang lalu. Hanya saja, hingga saat ini KPK belum selesai melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut, KPK pun mengatakan bahwa ada data LHKPN Akom yang belum mereka update, sehingga semakin menyulitkan KPK sendiri untuk melakukan verifikasi data. Artinya tuduhan tersebut tidaklah benar. Tapi tenang saja, demi memuaskan keingintahuan masyarakat dan mencegah fitnah-fitnah yang lebih kejam, Akom sendiri sudah berjanji untuk segera memperbaharui data LHKPN miliknya, dan menyerahkan kembali ke KPK untuk segera diverifikasi.

Meski dihadang oleh berbagai black campaign, Alhamdulillah, niat Akom untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar sudah bulat. Akom tak akan gentar meski dihujani tuduhan dan fitnah keji. Bersyukur rasanya Akom tidak patah arang dan tetap bersemangat. Pasalnya, Ade Komrudin sudah diprediksi sebagai calon ketua umum yang paling layak untuk memimpin Partai Golkar. Prediksi tersebut semakin diperkuat oleh hasil survei dan jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) yang menyatakan bahwa Ade Komarudin memiliki tingkat akseptabilitas tertinggi, yakni 12,5%.

Semoga saja Ade Komarudin tetap teguh pada pendiriannya untuk menempati posisi pimpinan tertinggi Partai Golkar, meski harus menempuh jalanan penuh ranjau dan jebakan.  Hidup Ade Komarudin! 1 Golkar Untuk Indonesia!