Pseudo-Ekowisata: Ketika Realita Tak Sesuai Prinsip Ekowisata

Isu mengenai lingkungan menjadi salah satu pembahasan yang penting terutama setelah merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Pariwisata sebagai sektor yang diharapkan dapat mengembalikan kerugian ekonomi akibat pandemi, juga berupaya untuk menerapkan prinsip berkelanjutan dalam penyelenggaraannya. Dari beberapa bentuk alternatif yang ditawarkan diantaranya adalah prinsip ekowisata. 

Munculnya prinsip ini sebagai salah satu bentuk jawaban akan dampak negatif yang dirasakan akibat penyelenggaraan pariwisata konvensional, terutama yang sebelumnya banyak diterapkan pada masa sebelum pandemi Covid-19. Sehingga diharapkan ekowisata dapat menjadi salah satu alternatif pariwisata guna menciptakan pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan.

Definisi dan Prinsip Ekowisata

Ekowisata sendiri dapat dijelaskan sebagai sebuah pengembangan wisata jenis khusus yang berupaya untuk menciptakan keseimbangan lingkungan alam, sosial, budaya serta ekonomi masyarakat lokal demi mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan.

Menurut definisi terbaru oleh The International Ecotourism Society (TIES, 2015) ekowisata adalah sebuah perjalanan bertanggung jawab ke daerah alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat lokalnya, serta didalamnya melibatkan pendidikan dan interpretasi. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya berlaku untuk wisatawan tetapi juga untuk tuan rumah (host), serta dalam hal ini pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan dari ekowisata. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati tentu sangat mendukung adanya ekowisata. Sayangnya, dalam penyelenggaraannya masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip ekowisata menurut TIES seperti:

• Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan budaya

• Membangun kesadaran dan kepedulian terhadap budaya dan lingkungan

• Memberikan pengalaman positif, baik bagi wisatawan maupun warga lokal sebagai tuan rumah

• Memberikan keuntungan finansial langsung bagi konservasi

• Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi warga lokal

• Meningkatkan sensitivitas bagi iklim politik, lingkungan, maupun sosial pada negara tuan rumah.

Apabila sudah demikian, maka penyelenggaraan ekowisata ternyata masih memiliki banyak tantangan serta menimbulkan dampak negatif. Biasanya hal tersebut juga tidak terlepas dari destinasi yang menjual diri mereka dengan teknik greenwashing, sehingga seringkali sulit membedakan antara ekowisata sebenarnya dengan ekowisata yang hanya iklan semata. Kadang yang dipromosikan hanya pariwisata berhubungan dengan alam, tidak termasuk bagaimana konservasi lingkungannya maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokalnya. Praktik ekowisata yang tidak sebenarnya tersebut kemudian merujuk pada istilah "pseudo-ekowisata".

Pseudo-ekowisata

Istilah pseudo-ekowisata atau ekowisata semu, merupakan salah satu bentuk pariwisata yang mengklaim diri mereka sebagai ekowisata sementara belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata. Topik ini menjadi salah satu pembahasan dalam Seminar Series Nasional Kepariwisataan ke #11 yang diselenggarakan oleh Prodi S3 Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana UGM dengan tema 'Dinamika Ekowisata Tri ning Tri di Bali'. 

Seminar yang diselenggarakan secara daring pada bulan Maret tahun 2021 ini menghadirkan salah satu pembicara yaitu Dr. I Nyoman Sukma Arida, S.Si, M.Si dari Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana. Beliau menyoroti adanya fenomena pseudo-ekowisata di Bali, dimana  kegiatan pariwisatanya nampak seperti ekowisata padahal sebenarnya peran masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata tersebut termarjinalkan. Memang biasanya aspek terpenting yang tidak dipenuhi oleh pseudo-ekowisata ini adalah mengenai pemberdayaan serta kesejahteraan yang berawal dari kurangnya pelibatan masyarakat sekitar. 

Fenomena ini di Bali terutama didukung oleh praktik ekowisatanya yang terbagi dalam tiga tipe yaitu tipe investor, Pemerintah, serta masyarakat. Tipe investor dan pemerintah merupakan yang paling sering menjadi jenis ekowisata 'pseudo'.  Hal ini disebabkan kedua tipe tersebut pola pelibatan atau partisipasi masyarakatnya cenderung pada tingkat yang sedang hingga rendah (Arida, 2014). Selain itu, karakter wisatawan mereka kebanyakan adalah tipe wisatawan umum atau populer dengan kegiatan wisata yang dilakukan adalah aktivitas ringan seperti sightseeing maupun mencoba atraksi wisata seperti naik mobil atau wisata sport di alam. 

Contoh destinasi dengan tipe investor diantaranya Elephant Safari Park, Bali Zoo Park, Bali Safari and Marine Park, serta Banjar Taro Kaja. Sedangkan untuk tipe Pemerintah misalnya Taman Nasional Bali Barat, Kebun Raya Bedugul, Desa Baha, Desa Penglipuran, serta Bayung Gede. 

Ekowisata dengan tipe investor biasanya perencanaan dan pengembangannya dilakukan oleh investor sebagai pemilik modal, sehingga orientasinya lebih cenderung kepada kepentingan bisnis yaitu peningkatan profit atau keuntungan. Berdasarkan penelitian dari I Nyoman Sukma Arida (2014), ekowisata dengan tipe tersebut di Bali dicirikan oleh peran dominan dalam pengelolaan oleh pemilik modal dari luar kawasan bahkan dari luar negeri. Sedangkan untuk tipe Pemerintah dicirikan oleh intervensi yang besar oleh Pemerintah dalam pengelolaan ekowisata.

Saat ini jenis yang paling banyak dikembangkan adalah bentuk ekowisata di desa (desa wisata). Tak jarang pula konsep serta atraksi dari setiap desa wisata yang mereka kembangkan hampir mirip satu sama lain. Sifatnya pun cenderung dominan dan top-down atau instruksional, sehingga ketika peran Pemerintahnya mulai berkurang biasanya desa wisata tersebut akan menjadi terbengkalai. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan ekonomi dalam pariwisata berkelanjutan.

Konklusi

Fenomena pseudo-ekowisata merupakan salah satu bentuk ketidaksiapan dalam mengembangkan ekowisata di Indonesia. Ekowisata dan Pseudo-ekowisata memiliki pengertian yang hampir sama akan tetapi tujuan dari keduanya sangat berbeda. Hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan bagi wisatawan, terutama bagi mereka yang kurang mengikuti mengenai isu lingkungan. Pseudo-ekowisata pada praktiknya lebih banyak merugikan masyarakat lokal. Pada tingkat yang lebih serius dapat pula menimbulkan konflik antara para pemangku kepentingan (stakeholders) ekowisata. 

Selain itu, konsep yang tidak sesuai dengan prinsip ekowisata tersebut juga dapat mengancam kelestarian dan keseimbangan lingkungan baik itu alam, budaya, maupun sosial. Praktik pseudo-ekowisata sebenarnya dapat dijumpai tidak hanya di Bali, namun juga pada kebanyakan destinasi ekowisata di Indonesia. 

Keadaan tersebut terlebih lagi didukung dengan kurangnya pemahaman sumber daya manusia akan konsep ekowisata sebenarnya, praktik pariwisata yang masih cenderung pada orientasi profit, biaya operasional ekowisata yang cukup mahal, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta termasuk pula belum adanya lembaga atau pihak resmi di Indonesia yang dapat melakukan sertifikasi khusus untuk ekowisata. 

Misalnya pada desa wisata, maka sertifikasinya akan digabung dalam Sertidewi atau Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan. Pada akhirnya hal tersebut menyebabkan banyak destinasi yang melabeli diri mereka dengan ekowisata dan menggunakan teknik promosi greenwashing yang akan menarik wisatawan serta di sisi lain menimbulkan kerancuan makna ekowisata yang sebenarnya. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini Indonesia belum sepenuhnya siap untuk mengembangkan konsep pariwisata 'ekowisata'. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan kondisi ini akan menjadi lebih baik terutama didukung oleh keanekaragaman hayati di indonesia dan juga apabila diiringi dengan kolaborasi yang baik antar semua pihak.

Referensi:

Amalina, N., N. (2022). Eksistensi Hukum dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis,  3(11), 912-929. Diakses dari https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.335. 

Arida, I Nyoman Sukma., dkk. (2014). Dinamika Ekowisata Tri Ning tri di Bali dan Problematika dan Strategi Pengembanagan Tiga Tipe Ekowisata di Bali. Jurnal Kawistara, 4(2), 111-224. Diakses dari https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/5666/4619. 

Arida, S. (n.d). Pemberdayaan Masyarakat Ekowisata, dan Pseudo-Ekowisata di Bali. Academia.edu. Diakses dari https://www.academia.edu/15434172/Pemberdayaan_Masyarakat_Ekowisata_dan_Pseudo_Ekowisata_di_Bali.  

Alenton, N. Visayas State University, A Seminar Paper Presented to: Eunice I. Beray. True Ecotourism dan Pseudo Ecotourism. Diakses dari https://www.academia.edu/29394106/TRUE_ECOTOURISM_AND_PSEUDO_ECOTOURISM.  

Mu'tashim, M., R., dan Indahsari, K. (2021). Pengembangan Ekowisata di Indonesia. Jurnal Senriabadi: Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian, 1(1), 295-308. Diakses dari https://www.jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/SENRIABDI/article/view/863/652.  

Program Studi Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada. (n. d.) SSN Kepariwisataan #11: 'Dinamika Ekowisata Tri ning Tri di Bali'. Diakses dari https://pariwisata.pasca.ugm.ac.id/arsip/event/ssn-kepariwisataan-11-dinamika-ekowisata-tri-ning-tri-di-bali. 

Satria. (2021, Maret 25). Bali Perlu Merefleksikan Tipologi Ekowisatanya. SahabatUGM. Diakses dari https://sahabat.ugm.ac.id/fo/berita/detail_berita/7jVqNvQeV5XkmENSKCaxaHR9yhb8VQkRA8qa-gv8CxPBsgNnnqE5UbrpogWMWyslpLGGqBi5uXY4069-Wh_izv_Gtzl49HvOS0VfnX6rBwjRZY40hZjZQ4VVQVyq5p8uHUt15Q7esTpZ4Xp4ZX1ln2DYmVI43dbK_ORvd44yafA=.  

The International Ecotourism Society. (n.d.). What is Ecotourism?. Diakses dari https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/.