"Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur. Itu bukan pelanggaran HAM. Misalnya penahanan terhadap tersangka, memang itu merampas kemerdekaan seseorang. Tapi penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya, ditahan, itu bukanpelanggaran HAM. Itu memang prosedur dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Yang kedua, mungkin calon tersangka tidak melarikan diri. Dan jika ada pelanggaran hukum, yang melanggar prosedur, penindakan hukum yang melanggar prosedur. Silakan, ada mekanisme yang bisa kita tempuh, lewat praperadilan misalnya," tutur Capres petahana.
Tak disangka, ketika Paslon nomor urut 02 diminta mengomentari jawaban Jokowi, justru Prabowo mencecar dengan sinyalemen ketidakadilan dan kesewenang-wenangan aparat berwenang.
Kata Prabowo, "Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur gubernur yang mendukung paslon nomor satu itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan Pak, ditangkap. Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil, juga menurut saya pelanggaran HAM ..."
Mendapat tanggapan komentar seperti itu, Jokowi sambil menjawab pun sekaligus menyerang balik. "Ya, jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum. Jangan kita ini, kita ini sering grusa-grusu untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya apa jurkamnya Pak Prabowo, misalnya ini, katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Ini negara hukum, kalau ada bukti-bukti, silakan lewat mekanisme hukum  ..," tutur Jokowi.
Alih-alih menyerang, Prabowo justru terkena serangan balik terkait kasus hoax Ratna Sarumpaet. Dari situ, susah bagi Prabowo untuk berkelit, apalagi bangkit. Sulit. Kasus Ratna Sarumpaet, ibarat skak mat!
Begini antara lain, pertanyaan Jokowi. "Saya melihat dalam struktur kepengurusan partai yang bapak pimpin, jabatan-jabatan strategis seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekjen, Bendahara semuanya laki-laki ..," tanya Joko Widodo.
Mendapat pertanyaan hasil kerja ala investigatif kayak gitu, Prabowo seakan panik. Meski untung saja, masih bisa menjawab sesuai apa yang ditanyakan. "Baik, saya ingin jelaskan, partai kami adalah partai muda, partai baru. Kami baru berdiri kurang lebih 10 tahun, dan pada saat penyusunan, tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul. Tetapi, benar yang bapak sebut, tapi yang di eselon-eselon seperti contoh, Wakil Ketua Umum, saya kira cukup. Kita punya Wakil Ketua Umum ibu Rahmawati Sukarnoputri, beliau bertanggungjawab untuk ideologi ..," jawab Prabowo.
Masih belum puas untuk coba menggedor pertahanan "Prabowo-Sandi", Jokowi kembali menimpali jawaban Prabowo dengan kebijakannya yang memilih sembilan menteri perempuan untuk menduduki posisi strategis. Termasuk, pernah membentuk Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang isinya juga sembilan perempuan, dan ternyata berhasil memilih komposisi pengurus KPK.
Seakan tidak terima "di-smash" Jokowi, kembali Prabowo mengomentari. Utamanya terkait jabatan strategi yang dikendalikan sembilan menteri perempuan. Intinya, Prabowo bilang, jangan bangga hanya sekadar mengisi kuota perempuan dalam kepemerintahan, tapi sebaiknya, perempuan dan tidak merugikan rakyat. Jawaban Prabowo sebenarnya laksana tudingan, bahwa ada menteri perempuan di kabinet Pemerintah saat ini, yang justru tidak cemerlang. Sayangnya, waktu debat untuk balas-membalas komentar, habis sudah.
Keempat, Ma'ruf Amin bicara teduh dan tepat, tentang terorisme dan radikalisme. Kedua Paslon sepakat ingin lakukan deradikalisasi.
