Belajar dari Kontroversi Taksi Uber di Canada

Semua pengemudi atau berbagai perusahaan taksi di Montreal berasosiasi di bawah bureau de taxi de Montreal (BTM), lembaga yang dibentuk Montreal untuk mengatur regulasi taksi di kota Montreal. Mereka akan mengeluarkan ijin taksi kepada perusahaan atau perorangan yang ingin menjalankan usaha taksi. BTM ini mengatur standar basic dari kendaraan yang akan dijadikan taksi, seperti usia maksimal kendaraan, kendaraan lolos uji sebagai taksi, kewajiban memasang sign taxi di atap kendaraan, tera meter taksi, seat belt keselamatan, tarif per kilometer, bagian dari kendaraan yang dapat dijadikan tempat iklan dan ukuran maksimal iklan sehingga semua taksi akan seragam tempat pemasangan iklannya dan tidakmenghalangi penglihatan sopir atau penumpang misalnya. BTM ini juga yang mengeluarkan stiker ijin untuk taksi airport. Jadi perusahaan-perusahaan taksi harus memenuhi standar yang diregulasi BTM ini, dan bila perusahaan taksi telah memenuhi semua test, BTM akan memberikan ijin kendaraan sebagai taksi. Bila pemerintah ingin mengeluarkan aturan baru yang mungkin bisa merugikan sopir atau perusahaan taksi, maka BTM menjadi mediasi antara sopir, perusahaan taksi, dan pemerintah. 

Uber tidak terdaftar sebagai anggota dari BTM. BTM pun tidak dapat memberikan keanggotaan kepada taksi Uber karena kriterianya jelas,  mobil taksi harus memiliki atribut-atribut taksi, sedangkan Uber menggunakan mobil pribadi tanpa atribut taksi. Untuk menjadi mobil taksi harus melalui serangkaian test, yang mana mobil Uber taksi tidak melalui test ini. Kesimpulan dari sesi ini, mobil pribadi yang menjadi taksi Uber di Montreal tidak memiliki ijin sebagai mobil taksi dari BTM.

 

Pelanggaran Pajak

Revenu Quebec geledah kantor Uber Montreal. 14 May 2015. (Ryan Remiorz/THE CANADIAN PRESS)

Sama halnya teknologi selalu jauh lebih maju dari regulasi. Service taksi online Uber juga berbeda dengan bisnis konvensional, karena perusahaan Uber tidak memiliki modal mobil, karena mobil milik perorangan yang mendaftarkan diri sebagai pemilik mobil di layanan Uber. Dengan teknologi online, perusahaan bisa berpusat di belahan terpencil dunia yang bebas pajak, sementara penjualan terjadi di seluruh dunia. Baru-baru ini di Montreal, department pajak Revenu Quebec menggerebek kantor Uber di Montreal karena dicurigai masalah pembayaran pajak yang tidak mengikuti regulasi pajak. Mereka menyita dokumen dan mencari bukti-bukti pelanggaran pajak, karena banyak dokumen perusahaan seperti yang dimiliki perusahaan konvensional tidak atau belum dapat ditunjukkan. Hal ini bisa dilakukan Quebec karena Uber memiliki kantor fisik di Montreal.

Di Jakarta, yang sering menyatakan untuk menggunakan kantor pajak untuk menghentikan Uber hanya Gubernur Ahok, walaupun kemudian dia menyatakan di Balai Kota, Jumat, 19 Mei 2015, tidak bisa melakukannya kalau kantornya Uber saja tidak ada di Indonesia, periksa ke mana, badan hukum saja tidak ada, jadi tidak bisa memeriksa perusahaan Uber yang tidak exist secara de jure di Indonesia.

 

Demo Sopir Taksi Anti Uber