3. Penolakan dari Pelaku Usaha
Dunia usaha, khususnya UMKM, mungkin merasa terbebani dengan kenaikan tarif ini, terutama jika tidak disertai insentif yang memadai.
Solusi untuk Memitigasi Dampak Negatif
Agar kebijakan PPN 12% benar-benar menjadi solusi bagi perekonomian, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis:
1. Pengecualian Barang dan Jasa Esensial: Pastikan kebutuhan pokok dan jasa vital, seperti kesehatan dan pendidikan, tetap bebas PPN.
2. Program Bantuan Sosial: Perluasan jangkauan bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna menjaga daya beli.
3. Insentif bagi UMKM: Memberikan tarif PPN final yang lebih rendah untuk pelaku usaha kecil dan menengah agar tetap kompetitif.
4. Pengelolaan Inflasi: Memastikan kebijakan ini tidak berdampak besar pada kenaikan harga-harga secara keseluruhan.
Kebijakan PPN 12% merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat keuangan negara dan mendukung pembangunan nasional. Pendapatan tambahan dari pajak ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mengurangi defisit anggaran.
Namun, agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal, pemerintah harus memastikan penerapan yang berkeadilan, melindungi kelompok rentan, dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM. Selain itu, pengelolaan inflasi dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Dengan langkah mitigasi yang tepat, kebijakan PPN 12% dapat menjadi salah satu solusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia untuk mencapai keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
