Wakil Ketua DPR RI Sufri Dasco Ahmad membeberkan anggaran alat tulis di Kantor Kementerian dan Lembaga tembus sebesar 44 Triliun. Di Tengah ekonomi gobal yang tengah melambat, Dasco memberikan pernyataan bahwa perlu adanya efiesiensi anggaran belanja negara.
Dikutip dari DetikFinance, Dasco memberikan pernyataan, “Yang saya kemarin ikuti adalah pengeluaran ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp. 44,4 Triliun. Hanya belanja ATK saja”
Anggaran yang fantastis itu menimbulkan perdebatan hangat di kalangan publik tentang bagaimana cara kementerian dan lembaga negara mengelola dana dan sumber daya. Terutama pengeluaran tersebut hanya digunakan untuk pembelian ATK di tengah tantangan ekonomi global yang sedang dihadapi saat ini.
Meskipun anggaran tersebut dirancang untuk mendukung kelancaran operasional pemerintah, seharusnya tidak memerlukan anggaran yang begitu besar. Pengadaan alat tulis bisa dilakukan dengan anggaran yang jauh lebih rendah, alokasi dana sebesar ini justru malah mencerminkan pemborosan yang tidak perlu.
Masyarakat semakin menuntut adanya trasparansi dana dan tindak tegas dari pemerintah, terutama dalam beberapa kurun waktu ke belakang kasus korupsi dengan jumlah triliunan sedang marak-maraknya terjadi. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah pun kian hari semakin menurun, akibat dari tindakan pemerintah yang dinilai terlalu lembut dalam menghukum para koruptor.
Pemerintah perlu mengkaji lebih dalam mengenai anggaran pengeluaran di kantor kementerian dan lembaga, apakah anggaran tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi, mengingat di era digital saat ini banyak alternatif lain terkait penggunaan ATK yang bisa digantikan dengan perangkat elektronik yang lebih efisien. Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan dari badan pengawas internal maupun eksternal guna mencegah adanya penyalahgunaan anggaran atau manipulasi harga dan pemborosan.
Penggunaan anggaran yang begitu besar juga harus dipastikan sesuai dengan prioritas nasional dan mempertimbangkan urgensi serta dampak jangka panjang. Anggaran sebesar Rp. 44 triliun bukan angka yang kecil, bahkan dengan dana sebesar itu pemerintah bisa menjalankan berbagai program pembangunan yang bisa lebih dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan sektor kesehatan.
Dasco pun turut menyampaikan bahwa Preiden Prabowo akan melakukan pengawasan secara ketat di kementerian dan lembaga negara, tak hanya melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak kejaksaan pun akan turut menjadi bagian dari upaya pengawasan yang lebih transparan. Lebih lanjut, Dasco pun menyampaikan bahwa banyak pihak yang tidak senang atas tindakan tegas dari Presiden Prabowo.
"Dan banyak juga (pihak) yang tidak happy kalau kemudian nanti misalnya Pak Presiden Prabowo agak keras dalam pendampingan-pendampingan di kementerian dan lembaga dengan melibatkan aparat penegak hukum KPK maupun Kejaksaan, dalam rangka mengawal proyek-proyek yang bersifat besar," Dikutip dari laman Tempo.
Kontroversi mengenai pengeluaran anggaran Rp. 44 triliun ini menunjukkan adanya perdebatan antara efisiensi dan pemborosan. Pemerintah harus lebih bijak dalam mengelola anggaran negara dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. Evaluasi pengeluaran anggaran perlu dilakukan dengan cermat, terutama dengan mempertimbangkan alternatif teknologi yang lebih efisien. Dalam situasi keuangan yang terbatas, prioritas pengeluaran harus lebih diarahkan pada program yang memberikan dampakk langsung bagi masyarakat, bukan hanya untuk kebutuhan administratif yang dapat digantikan dengan Solusi yang lebih modern dan hemat biaya.
Daftar Pustaka:
