Menyoroti Posisi Puan dan Ryamizard di Tengah Tekanan Publik

"Ini kan pemborosan anggaran," jelasnya.

"Bingung juga. BNPT juga, ada juga di situ. Job desc-nya (deskripsi pekerjaan, red) perlu diatur, supaya tidak tumpang tindih," kata Ketua Umum DPP Pemuda Perindra, Effendi Syahputra, pada sesi diskusi yang sama.

Sinyal akan dilakukannya reshuffle kabinet semakin tampak saat beberapa kali Presiden Joko Widodo memanggil beberapa menterinya untuk melakukan rapat terbatas. Senin kemarin (17/07/2017), Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohanna Yembise, Menlu Retno Marsudi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Wamen ESDM Arcandra Tahar hingga Kepala BNPT Suhadi Alius, dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Merdeka.

Terkait rencana reshuffle jilid 3 yang diprediksi akan dilakukan pada bulan ini, Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk berharap nantinya reshuffle dilakukan atas dasar kebutuhan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, tanpa adanya tekanan politik dari pihak manapun.

"Kita berharap presiden mengganti menteri karena alasan kinerja yang kurang memuaskan," ujarnya.

Hamdi pun berpandangan, bahwa publik pun sebenarnya sangat berharap kepada Presiden Jokowi untuk mengganti menteri -- menterinya dengan orang -- orang yang memiliki kualitas dan mumpuni di bidangnya masing -- masing.

"Kalau dari kebutuhan kita sebagai publik (rakyat), kita ingin menteri-menteri yang betul-betul mumpuni dan mau bekerja keras untuk memaksimalkan ekspektasi publik.'' Kata Hamdi.