Inilah Alasannya Kenapa Reshuffle Jilid 3 Perlu Dilakukan

Bergulirnya isu Reshuffle Jilid 3 belakangan ini memunculkan berbagai macam spekulasi di kalangan masyarakat, mulai dari siapa sajakah menteri yang akan diganti hingga tujuan dan target Presiden Joko Widodo kedepannya sehubungan dengan keputusannya melakukan Reshuffle Kabinet.

Meskipun Presiden Jokowi sendiri membantah akan melakukan Reshuffle Kabinet dalam waktu dekat, namun bukan berarti Presiden Jokowi tidak memiliki rencana untuk melakukan reshuffle dalam beberapa waktu kedepan. Berbagai wacana yang mendukung rencana tersebut terus terjadi, mulai dari kata sambutan Presiden Jokowi dalam acara Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan MUI, yang saat itu menekankan bahwa kinerja pemerintahan haruslah memiliki target yang jelas demi memberikan hasil yang memuaskan untuk masyarakat luas. Presiden Jokowi bahkan menegaskan bahwa apabila menteri -- menterinya tidak mampu memenuhi target kerjanya, maka kemungkinan besar menteri tersebut bisa saja akan dicopot dari jabatannya.

"Saya bekerja memang selalu memakai target," Ucap Jokowi

"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," Kata Jokowi menegaskan pernyataannya.

Tidak hanya itu, sinyal -- sinyal akan dilakukannya Reshuffle Jilid 3 juga pernah ditunjukkan Presiden Jokowi saat membacakan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP 2016. Dalam laporan tersebut, terdapat beberapa Kementerian yang mendapatkan nilai cukup mengecewakan mulai dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hingga Disclaimer (Menolak Memberikan Komentar). Sehingga dengan hasil tersebut, Presiden Joko Widodo lantas menunjukkan kekecewaan dan berharapkan kedepan agar dilakukan evaluasi total terhadap Kementerian -- Kementerian yang mendapatkan predikat rendah dalam laporan BPK tersebut.

"Jangankan disclaimer, WDP aja enggak boleh. Itu uang rakyat yang kita pertanggungjawabkan. Saya mau ke depannya WTP itu jadi kebiasaan," ujar Jokowi dalam pembacaan LKPP di Istana Bogor, Selasa (23/05/2017).

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari turut memprediksi bahwa peluang Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinetnya masih sangat terbuka. Meskipun Presiden sempat membantah akan melakukannya dalam waktu dekat, namun menurutnya Presiden Jokowi tak secara tegas membantah soal isu reshuffle kabinet tersebut.

"Jokowi memang mengatakan tidak pekan ini, sehingga tidak menafikan atau membantah adanya reshuffle. Minggu depan bisa lain lagi dong," kata Qodari saati dihubungi Tempo, Jumat malam (14/07/2017). "Saya masih percaya adanya kemungkinan untuk reshuffle." Tambahnya.

Bantahan Jokowi terkait isu reshuffle kabinet sempat diutarakannya pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Kamis (13/07/2017).

"Enggak ada reshuffle hari ini. Enggak ada. Minggu ini juga enggak ada," ujar Jokowi saat itu.

Desakan akan perlunya dilakukan reshuffle terus berdatangan. Beberapa diantaranya terkait percepatan pembangunan, ekonomi dan penyelesaian program -- program pemerintah yang harus segera diselesaikan sesuai target. Menurut Pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno, salah satu ciri khas Presiden Jokowi sebelum melakukan reshuffle adalah dengan cara menyampaikan penilaian -- penilaian terkait kinerja beberapa kementeriannya. Menurut pengamatan Adi, memang selalu menjadi kebiasaan Presiden Jokowi, selalu mengomentari beberapa kinerja kementeriannya tak lama sebelum melakukan reshuffle.

"Jika melihat pernyataan Jokowi saat menghadiri Forum Ekonomi Umat yang diselenggarakan MUI pada Sabtu lalu, sepertinya Jokowi akan melakukan resuffle jilid III," kata dia saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (27/4/2017) di Jakarta.

"Jika melihat polanya, sinyal reshuffle jilid III terang benderang seiring pernyataan Jokowi dalam forum MUI tersebut," ungkap Adi.

Kebiasaan Jokowi tersebut pernah terbukti pada saat Reshuffle Kabinet Jilid 2 tahun 2016 lalu. Pada Sabtu, (26/12/2015) lalu di Boyolali, Jawa Tengah, Jokowi juga menyinggung soal pergantian kabinet.

"Saya selalu memantau pembangunan-pembangunan infrastruktur di daerah karena ini sangat penting. Jika saya monitor penggarapan jalan terasa lambat, saya langsung tanya mengapa lambat. Dijawab ada masalah pembebasan tanah, saya langsung telepon Menteri Agraria agar segera menyelesaikan persoalan itu. Saya beri waktu 1,5 bulan, kalau belum juga dikerjakan maka saya beri rapor merah. Itu yang nanti kena reshuffle. Begitu cara saya bekerja," kata Jokowi kala itu.

Namun setelah melontarkan pernyataan itu, Presiden Jokowi juga selalu membantah akan melakukan Reshuffle Jilid 2. Tapi tak lama setelah pernyataan tersebut diucapkan Jokowi, enam bulan kemudian tepatnya Juni 2016 Jokowi merombak susunan kabinetnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan diganti Sofyan Djalil.

Atas dasar itulah, banyak pengamat politik menilai bahwa tak lama lagi Presiden Jokowi akan segera melakukan reshuffle kabinet pasca disampaikannya penilaian beberapa kementerian oleh Presiden Joko Widodo. Tak hanya disebabkan oleh faktor program dan target pembangunan saja, lebih dari itu, rencana Presiden Jokowi untuk melakukan Reshuffle Jilid 3 juga dinilai akan memiliki kaitan dengan persiapan politik Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2019 mendatang.