Pemerintah harus memanfaatkan banyak kesempatan di waktu yang sempit ini untuk menegaskan implementasi rumusan skema kebijakan poros maritim dunia dalam tataran politik luar negeri yang lebih responsif. Perlunya Indonesia segera menyusun strategi diplomasi maritim yang komprehensif untuk mengambil peran merespon cepat dinamika geopolitik kawasan yang tidak menentu sekarang ini.
Pemerintah masih memiliki waktu yang cukup untuk mengubah haluan kebijakan luar negerinya yang hanya fokus pada kerjasama bidang ekonomi. Fokus kebijakan ini tidak dapat menjadi satu-satunya jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Langkah untuk memperkuat kedaulatan RI melalui diplomasi maritim yang tangguh adalah keharusan yang perlu disegerakan. Para Dubes dan diplomat RI merupakan ujung tombak dalam strategi ini.
