Sekarang ini 98% armada perikanan nelayan Indonesia secara legal menangkap ikan di daerah perairan kepulauan di bawah 12 mil laut. Kurang dari 2% yang menangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan asumsi seperti itu maka pemerintah berkewajiban memberikan kemudahan-kemudahan agar armada perikanan nusantara busa beroperasi secara berdaulat di daerah ekonomi eksklusif Indonesia.Â
Dan sebenarnya, untuk mendukung peningkatan kapasitas nelayan lokal, Kementerian KP tengah menyusun program restrukturisasi armada kapal penangkapan ikan nasional melalui rasionalisasi, nasionalisasi dan modernisasi. Seharusnya program ini yang jadi perhatian Menko Kemaritiman, bukan ujug-ujug mengundang investor asing, dengan alibi bahwa nelayan kita tidak mampu memenuhi dan memaksimalkan kapasitas penangkapan ikan, apalagi dengan memakai alasan bahwa investor asing dapat membantu defisit anggaran nasional.
www.berdikaricenter.id
