Menjadi seorang kepala daerah, entah sebagai gubernur, wali kota, atau bupati adalah sebuah kegiatan politik. Ini tentu membutuhkan biaya.
Menjadi kepala daerah, bukan hanya tentang "jualan" program saja.
Selain memiliki program, calon kepala daerah harus memperhitungkan relevansi program terhadap keberadaan masyarakat di daerah calon pemilihan.
Mulai dari memperhitungkan luas wilayah, jumlah penduduk lak-laki dan perempuan, ratio umur penduduk, ratio lulusan sekolah, kebutuhan transportasi darat, laut, udara; luas areal hijau atau hutan, luas wilayah pertanian dan atau peternakan dan atau peternakan laut, jumlah manufaktur yang ada, kebutuhan manufaktur.
Jumlah sekolah (mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi), jumlah balai pendidikan pelatihan, jumlah pasar, jumlah resi gudang, jumlah area perdagangan lain, jumlah puskesmas, RSUD dan RS swasta, potensi wilayah serta karakter masyarakat yang di wilayah yang akan dikelolanya.Â
Pembuatan pemetaan inventarisasi keadaan calon daerah pemilihan membutuhkan biaya cukup besar.
Hal diatas baru hanya inventarisasi keadaan calon daerah pemilihan.
Memperhitungkan dukungan masyarakat umum terhadap si calon kepala daerah, dukungan konstituen partai di tingkat akar rumput agar dapat di bawa ke pengurus DPC.
Kemudian membuat baliho awal untuk memancing reaksi, posko perencanaan program, rekrutmen masyarakat yang akan membantu dalam pekerjaan promosi (pemasangan baliho, spanduk, pembagian kartu nama, sosialisasi program),
Seorang calon kepala daerah harus mau dan mampu berkeliling dari desa ke desa dan dari kecamatan ke kecamatan.
