Menjajakan diri, melakukan sosialisasi program untuk kemudian memperhitungkan atensi masyarakat terhadap program yang akan dicanangkan pada calon daerah pemilihannya.
Fase berikutnya, calon kepala daerah juga harus mau dan mampu mendatangi kantor-kantor DPC partai di tingkat kecamatan. Melakukan pendekatan, lobi hingga memberikan keyakinan pada pengurus DPC partai-partai calon pengusung, bahwa si calon adalah orang yang layak dan tepat untuk diusung melalui partai tersebut.
Fase berikutnya, membawa dukungan masyarakat dan DPC-DPC partai ke DPP agar mendapat persetujuan dari DPP.
Setelah mendapat kecukupan dukungan dari partai pengusung, barulah sang calon kepala daerah dapat dianggap layak untuk mendaftar ke KPU.
Apakah cara seperti ini kaleng-kaleng?
Tidak...
Kesemua kegiatan di atas membutuhkan kerja keras si calon, kerja cerdas tim sukses, juga biaya yang tidak sedikit. Itu semua membutuhkan biaya yang tidak kecil.
Selain itu masih ada lagi...
Seorang calon kepala daerah juga harus mampu mengukur angka APBD terhadap nilai kecukupan kebutuhan pembiayaan program pembangunan yang akan dilakukan bila saat menjabat nanti.
APBD kabupaten di Indonesia bervariasi.
Ada yang hanya sekitar 500 miliar, 800 miliar, 1 triliun, beberapa triliun, hingga seperti pada APBD DKI tahun 2019 sebesar 88 triliun.
Nilai-nilai APBD tersebut tidak dapat kita anggap sebagai besar atau kecil. Nilai APBD harus mampu menjadi cerminan pergerakan pembangunan yang terjadi selama masa APBD dibelanjakan terhadap hasil-hasilnya.
