Jakarta, 01 Juni 2015 Ada yang menarik pada hajatan yang membawa nama "Ulang Tahun Jakarta" tahun ini.Â
Ada hajatan di Senayan, bernama Pekan Raya Jakarta Senayan, digawangi oleh Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Dan yang serunya lagi, dilengkapi dengan komentar Ahok yang menyatakan tak tahu-menahu perihal acara yang digelar di area parkir timur Senayan, Ahok mengatakan acara itu hanya mengantongi izin Wakil Gubernur DKI dan tak pernah dibicarakan saat rapat pimpinan (kutipan: TEMPO.CO.Jakarta, 31 MEI 2015).
Ahok mengatakan bahwa sewa stand di PRJ Senayan harus bayar sewa stand pameran dua juta rupiah. Lalu PRJ Kemayoran bayar berapa? Kok gak diributin ya?
Memakai nama 'Pekan' Raya Jakarta, tetapi anehnya perhelatan bukan sepekan, tapi berlangsung satu bulan; Memakai nama 'Jakarta' Fair Kemayoran, bagaimana kontribusinya dengan pemasukan Pemprov DKI Jakarta. Berapa rupiah pengunjung harus membayar karcis masuk ? Berapa rupiah sewa stand pameran ?
Gubernur harus dapat menjelaskan keberadaan kedua hajatan tersebut. Penggunaan lahan negara, maka harus dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi kok disini jadi hajatan PT. JIEXPO. Pemprov DKI harus bisa jelaskan sistem sewanya, pengelolaan acaranya, harus jelas berapa jumlah pemasukan dari jualan karcis masuk dan jualan sewa stand. Semua harus jelas, berapa uang yang masuk, berapa uang keluar.
Saat hajatan ini, Pemprov DKI Jakarta menyediakan bus gratis bagi pengunjung, berarti menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya ? BPekan Raya Jakarta tidak boleh hanya menguntungkan bagi PT JIEXPO saja.
Sebagai rakyat dan warga DKI Jakarta di negara yang berdaulat ini, saya tidak tahu bagaimana sistem kerjasama PT. JIEXPO dalam hajatan ini. PRJ Kemayoran selama ini dikelola oleh PT. JIEXPO milik Hartati Murdaya ini memakai bekas bandara Kemayoran, informasinya lahan tersebut dibawah wewenang Sekretariat Negara. Berarti lahan tersebut milik negara. Jika hajatan ini miliki PT. JIEXPO, tidak boleh memakai nama Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair, karena nama acara tersebut milik warga Jakarta dari dulu-dulu, harus membayar sewa lahan; .
Janganlah warga Jakarta cuma dijadikan obyek komoditi, sementara hajatan, cuma jadi penonton belaka.
Giliran untung, cuma buat segelintir orang, yang karena dekat dengan pembuat kebijakan, jadi bisa seenaknya bolak-balik peraturan.
Herlina Butar-Butar-LSM Lintas Rakyat.