Setelah kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, gerakan selanjutnya adalah menguasai Jawa Tengah. Provinsi ini amat berpotensi karena inilah lumbung suara Jokowi, bila menguasai Jawa Tengah, Sudirman Said bisa mendikte Jokowi. Di Jawa Tengah ada Ganjar Pranowo yang ditengarai terlibat dalam kasus korupsi E-KTP, KPK jelas akan membidik Ganjar dan ini jadi kartu paling kuatnya dalam perjudian politik.
Jadi kita bisa melihat bagaimana peran besar Sudirman Said dalam infiltrasi di tubuh KPK. Perdebatan yang panjang dan berlarut-larut oleh Pansus DPR soal KPK, membuat persoalan ini justru semakin kabur, karena perdebatan lebih pada persoalan prosedur, bukan persoalan inti sebenarnya "KPK Bermain Politik".
Sebenarnya pemanggilan Brigjen Pol Aris Budiman, pada 31 Agustus 2018 ke DPR agak menyentuh sentral persoalan, hanya saja Pansus DPR tidak membidik bahwa dalam tubuh Wadah Pegawai KPK, sudah dikuasai oleh Novel Baswedan, dan jaringan Novel Baswedan itulah yang belum terungkap dalam permukaan publik, bahwa dibelakang semua itu ada Sudirman Said sedang mempermainkan bidak bidak politiknya.
Tulisan ini bukan untuk mendiskreditkan siapapun, termasuk pada Sudirman Said, hanya saja tulisan ini membongkar kesadaran kita bahwa Politik yang menggunakan permainan permainan gerakan anti korupsi akan menemukan kontradiksinya sendiri.
Semua rangkaian bisa diselidiki, jaringan Sudirman Said sampai pada penetrasinya di KPK, dan juga jaringan bisnisnya, serta bagaimana ia meraih kekuasaan.
Aroma Sudirman Said di KPK ini harus dibuka sejelas-jelasnya, karena ini untuk menyelamatkan KPK sendiri, dan buka-lah di masyarakat kalau memang KPK sudah menjadi alat permainan dalam memburu kekuasaan.
KPK yang semakin kuat terus mendapatkan sentimen simpati publik dan ini memang sudah dibentuk oleh Sudirman Said sebagai ahli media dan memiliki jaringan LSM yang terus membentuk itu, tanpa sadar mereka melecehkan lembaga KPK sendiri yang seharusnya bersih dari kepentingan politik. Operasi operasi tangkap tangan, memang bagus untuk menghajar koruptor, tapi dalam situasi penuh pertarungan politik dan ada indikasi KPK sudah dikuasai oleh Sudirman Said lewat Novel Baswedan maka harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai kemudian KPK Â dijadikan alat politik yang mengancam posisi siapapun, termasuk Presiden, Menteri-Menteri, Dirjen Dirjen Kementerian, Gubernur dan siapapun karena mereka memiliki sadapan, yang bisa dijadikan kartu politik. Siapapun sudah disadap KPK, dari level Presiden sampai tingkat Bupati mereka memiliki data-nya. Sayangnya sadapan ini dilakukan bukan untuk membereskan korupsi tapi digunakan untuk meraih kekuasaan mereka yang menjadi "bayang bayang penguasa KPK".
Jadi sekarang "Siapa yang menguasai KPK, dialah yang menguasai Indonesia" dan Sudirman Said menjadi tokoh sentral dalam jaringan ini.
Sudirman Said juga harus menjawab siapa Achyarmansyah Lubis, yang kerap dijadikan kasir bagi Sudirman Said dalam operasi-operasi politiknya. Dia harus menjawab dengan terang benderang hubungan dengan Achyar mulai dari kasus korupsi pengadaan buku di Proyek di BRR Aceh lalu oleh Sudirman disusupkan  ke Paramadina dan ditempatkan juga di BUMN Pindah, ini menjelaskan  bagaimana seorang buronan kejaksaan selama 7 tahun bisa masuk sebagai direksi di Pindad atas dasar rekomendasi Sudirman Said, silahkan investigasi Achyar ini dalam kaitannya dengan Sudirman Said.
Lakon Sudirman Said dalam dunia perpolitikan nasional ini bagaikan lakon Limbuk dan Cangik, sebelum masa "Goro-Goro Politik", inilah adegan pembuka dalam lakon-lakon politik jelang 2019.  Apa yang terjadi pada diri Sudirman Said bukanlah sekedar persoalan  Jateng,  tapi ada konspirasi yang lebih besar lagi, sebuah operasi besar diam diam untuk menguasai Indonesia di tahun 2019 lewat segala cara dan salah satu caranya dengan memperalat KPK untuk melakukan tekanan-tekanan politik
