Data Rakyat Bocor Berulang-ulang, Ini Menandakan Apa?

Saat ini, berbagai data pribadi rakyat terekam secara online. Hal ini bertujuan untuk memudahkan berbagai proses pelayanan administrasi yang membutuhkan data tersebut. Hanya saja, data rakyat yang bersifat penting ini disinyalir tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari lembaga negara maupun lembaga swasta yang diizinkan oleh negara yang mengambil data rakyat tersebut.

Beberapa kali, kebocoran data milik rakyat telah terjadi. Misalnya, pada 2021, data rakyat yang dikumpulkan oleh BPJS sekitar 279 juta bocor. Selanjutnya, pada 2022 data rakyat sekitar 1,3 miliar yang terdaftar pada operator Telkomsel juga mengalami kebocoran dan diperdagangkan di dark web. Tidak berhenti di sana, pada 2023 ini, sekitar 34 juta data paspor rakyat Indonesia juga bocor. Belum kering berita kebocoran data paspor, disusul lagi data Dukcapil Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) sekitar 337 juta juga mengalami kebocoran dan data ini pun juga diperjual -- belikan di dark web. 

Secara administratif, pengumpulan dan penyimpanan data rakyat secara online oleh lembaga negara maupun lembaga swasta yang diberikan izin oleh negara memang tidak apa -- apa. Sebab, terpusatnya data secara online akan memudahkan berbagai proses administrasi dan pelayanan negara kepada rakyat. Hanya saja, negara butuh memberikan proteksi terhadap data -- data yang dikumpulkan dari rakyat tersebut. Sebab, jika data tersebut bocor dan diperdagangkan di dark web, akan sangat berpotensi merugikan bahkan membahayakan rakyat.

Apakah negara mampu memberikan perlindungan terhadap data rakyat yang telah dikumpulkan? Tentu negara mampu. Negara ini memiliki SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk melakukan proteksi data. Hanya saja, upaya untuk memproteksi data rakyat ini butuh dana yang tidak sedikit dan butuh teknologi yang tidak murah. Pertanyaannya, apakah negara mau?

Wallahua'lam Bish Showab