Kerakusan Kapitalisme di Balik Kebijakan Ekonomi Hijau (Green Economy)

Skema "cap and trade" dan juga pajak karbon yang merupakan instrumen lain yang digunakan untuk mengurangi GRK, merupakan skema kebijakan yang banyak digunakan. Sebab, skema kebijakan ini membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan skema kebijakan yang lain. Menurut Protokol Kyoto yang diratifikasi pada 1997, perdagangan karbon  menggunakan skema "cap and trade" secara internasional hanya bisa dilakukan oleh negara-negara maju. Jadi, negara-negara berkembang yang berpartisipasi dalam penjagaan iklim melalui skema "cap and trade" ini, tidak akan bisa menjual kuota karbon mereka ke pasar internasional, termasuk indonesia. 

Skema pasar karbon yang selanjutnya adalah skema "baseline and credit"  biasanya berkaitan dengan skema berdasarkan proyek. Akan tetapi, ada juga skema  "baseline and credit" yang tidak berbasis proyek. Menurut Protokol Kyoto, skema ini ada dua bentuk, yaitu JI (Joint Implementation) dan CDM (Clean Development Mechanism). 

JI merupakan skema perdagangan karbon yang berbentuk proyek untuk mengurangi GRK yang dilakukan oleh sesama negara-negara maju yang target emisinya ditetapkan oleh Protokol Kyoto.  Melalui mekanisme ini, negara-negara maju dapat membangun sebuah proyek yang dapat mengurangi emisi GRK. Satu ton karbondioksida ekuivalen (CO2e) yang berhasil dikurangi oleh proyek yang dibangun, senilai dengan satu kredit dan disebut dengan ERU (Emission Reduction Unit). ERU ini merupakan kredit yang akan ditransfer kepada pihak negara investor proyek JI melalui mekanisme pembelian dan dapat digunakan oleh negara-negara maju untuk memenuhi target emisi GRK nya.

Skema "baseline and credit" yang kedua adalah CDM. Protokol Kyoto menjelaskan bahwa CDM merupakan mekanisme pasar karbon "baseline and credit" berbasis proyek yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju (yang memiliki target emisi) dengan negara-negara berkembang (yang tidak memiliki target  emisi). Melalui mekanisme ini, negara-negara maju bisa melakukan investasi di negara-negara berkembang untuk membangun proyek-proyek yang bisa mengurangi emisi GRK. Setiap satu ton gas karbondioksida ekuivalen (CO2e) yang berhasil direduksi dengan proyek ini, setara dengan satu CER (Certified Emission Reduction). CER ini bisa ditransfer ke negara-negara maju melalui mekanisme perdagangan. Satu CER setara dengan satu AAU (Assigned Amount Unit) yang merupakan satuan izin emisi bagi negara-negara maju.

Melalui skema CDM inilah, hadirlah investasi berbagai proyek di negara-negara berkembang berbasis energi terbarukan (renewable energy) yang dilakukan oleh negara-negara maju. Adanya pembangunan proyek-proyek energi terbarukan ini, berdampak terhadap penghapusan subsidi bahan bakar berbahan fosil (seperti minyak bumi dan batu bara). Selain itu, kebijakan ini akan berimbas terhadap pengurangan secara bertahap proyek-proyek yang menggunakan bahan bakar fosil.

Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh negara-negara maju untuk menekan emisi GRK, akan terbayar melalui investasi yang mereka lakukan di negara-negara berkembang ini. Selain itu, negara-negara berkembang yang sebenarnya bukan penanggung jawab utama pemanasan global, hanya dijadikan sebagai obyek investasi negara-negara maju. Terlebih, biasanya skema perjanjian investasi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, cenderung menguntungkan pihak investor dari negara-negara maju. 

Alhasil, kebijakan ekonomi hijau yang ruh penggeraknya adalah pasar karbon, sejatinya adalah bentuk kerakusan negara-negara maju yang mengemban kapitalisme sebagai ideologi mereka. Kerusakan lingkungan yang mereka ciptakan pun, akhirnya mereka gunakan sebagai justifikasi untuk memindahkan kekayaan negara-negara berkembang ke kantong-kantong mereka. 

Meskipun adanya klaim bahwa negara-negara berkembang mendapat insentif pendanaan melalui skema kebijakan ini, akan tetapi, keuntungan yang didapatkan oleh negara-negara maju akan jauh lebih besar. Terlebih, melalui skema kebijakan pasar karbon ini, sumber - sumber energi berbahan bakar fosil milik negara, akan digantikan satu per satu dengan sumber-sumber energi terbarukan milik swasta. 

Selain itu, bagi negara-negara maju, jika biaya yang mereka keluarkan untuk menekan emisi di dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan membangun proyek-proyek melalui skema CDM di negara-negara berkembang, tentu negara-negara maju tersebut akan lebih memilih untuk memenuhi target Protokol Kyoto melalui mekanisme ini. Pertumbuhan ekonomi mereka tetap berkelanjutan (sustainable) dan mereka pun mengantongi izin untuk tetap bisa mengemisikan GRK. 

Wallahu a'lam bish showab