Baliho-baliho caleg yang terpajang di segala penjuru kota hingga pelosok-pelosok desa tak membuat saya tertarik untuk memilih sosok-sosok yang terpampang di sana. Kadang-kadang yang terjadi malah sebaliknya, keberadaan baliho justru menumbuhkan keengganan untuk mengarahkan pilihan kepada mereka.
Saya sempat berpikir, seorang caleg yang semakin banyak "mencecerkan" wajahnya di baliho-baliho, makin membuat saya bersemangat untuk menghindarinya. Semakin besar dan berderet-deret baliho yang menampilkan wajah seorang caleg, semanis apa pun senyumnya, semakin menjauhkan minat saya kepadanya.
Selain menampilkan wajah yang berusaha tersenyum seramah mungkin atau mengepalkan tangan ingin menunjukkan semangat dan tekadnya yang membara, umumnya baliho juga dilengkapi dengan kalimat yang menyatakan misi atau semboyan sang caleg.
Kata-kata indah sudah pasti bertaburan di sana. Beberapa kata atau frasa yang terpajang mengiringi senyum manis atau semangat yang gagah para caleg antara lain "jujur", "amanah", "merakyat", "suka bekerja keras", dan kata-kata lain yang semacam itu.
Namun, bagaimana cara kita memverifikasi kata-kata itu? Apakah "kelakuan" si caleg benar seperti yang tercantum di baliho?
Membuka Profil Caleg
Harian Kompas edisi Senin tanggal 4 Februari 2019 menulis tentang perlunya KPU membuka profil caleg kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat, khususnya warga negara yang telah memiliki hak pilih, mendapatkan informasi yang cukup tentang rekam jejak calon anggota legislatif secara memadai.
Calon pemilih perlu tahu latar belakang atau pandangan-pandangan para caleg. Sudah saatnya pemilih bisa menetapkan pilihan dengan keyakinan, bukan berdasarkan tampilan wajah dan kalimat manis di baliho.
Sebenarnya KPU telah mulai melakukan pembukaan profil caleg, yakni dengan mengumumkan caleg mantan narapidana kasus korupsi. Ini merupakan hal bagus, tetapi belum cukup. Pengumuman daftar caleg mantan koruptor hanya merupakan salah satu petunjuk awal bagi pemilih untuk menetapkan pilihan mereka.
Namun setelah calon pemilih mengetahui daftar caleg mantan napi korupsi, kebanyakan akan kembali bingung seandainya mereka telah menentukan pilihan "di luar daftar" yang diumumkan oleh KPU. Sebab, masih banyak lagi alternatif daftar nama yang bisa dipilih.
Bisa jadi, seperti yang disinyalir oleh beberapa pengamat, kondisi kebingungan masyarakat semacam ini menjadi salah satu faktor pendorong tingginya angka golput. Nah, paparan KPU tentang profil caleg bisa membuka wawasan para calon pemilih untuk menetapkan pilihan mereka. Jika pemilih telah memiliki gambaran yang lebih jelas tentang para caleg, mudah-mudahan kecenderungan golput bisa ditekan.
