Reputasi Baik, Asal Muasal Dinasti Politik
Saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digandeng Joko Widodo, masyarakat Kabupaten Belitung Timur (Beltim) bangga sekaligus kecewa. Masyarakat Beltim bangga sebab putra daerah menjadi Wakil Gubernur. Namun mereka kecewa karena Ahok menjabat di Ibukota.
Padahal, Ahok sudah memulai karir politiknya di Belitung Timur sejak tahun 2005. Beliau juga menjabat sebagai DPRD Beltim untuk periode 2009 hingga 2014.
Masyarakat Belitung Timur akrab dengan keluarga Ahok, yang menguasai tambang bijih besi dan perhotelan. Ayahanda Ahok, Indra Tjahaya Purnama, dikenal sebagai figur pemimpin yang berkharisma dan baik hati.
Dinasti politik keluarga Tjahaja Purnama makin kuat dengan majunya dr. Basuri Tjahaja Purnama, M.Gizi. Sp.GK. sebagai Bupati Kabupaten Belitung Timur. Beliau dipercaya masyarakat Beltim untuk memimpin sebab reputasi baik keluarga Tjahaja Purnama.
Pilihan masyarakat terbukti benar, kinerja Basuri sangat baik. Berbekal keahliannya sebagai dokter, Basuri memperbaiki bidang kesehatan di Belitung. Masyarakat yang awalnya tidak mengenal pengobatan medis, diberikan pengobatan gratis sekaligus diedukasi.
Membangun Dinasti Politik Tidak Sembarang
Dinasti politik bukan hal yang buruk. Contohnya, dinasti politik Ahok terbangun oleh citra baik dan nama harum keluarga Tjahaja Purnama. Itupun dibuktikan lewat kinerja yang baik oleh Ahok maupun Basuri.
Fenomena dinasti politik timbul karena bibit-bibit pemimpin unggul sulit ditarik ke dalam partai politik (parpol). Sehingga parpol menambah sumber daya manusianya dengan merekrut anak, isteri, dan keluarga dari tokoh-tokoh yang sudah dikenal publik.
Masyarakat Indonesia mengenal prinsip Bibit, Bebet, dan Bobot. Dari pohon yang baik, orang-orang akan mendapatkan bibit yang baik, dan akhirnya mendapatkan buah yang baik.
Kandidat-kandidat yang akan dipilih parpol tidak mungkin berasal dari bibit narapidana kasus korupsi. Jadi, sekalipun perekrutan tersebut seputar keluarga tokoh-tokoh politik terkenal, parpol akan sungguh-sungguh memilih bibit mana yang pantas.
Lantas dari sisi bebet, watak baik atau buruk sang kandidat pun menjadi penilaian penting. Apakah wataknya cocok atau tidak untuk suatu jabatan.
Dan yang terakhir adalah penilaian subjektif, bobot. Ini berkaitan dengan kapasitas 'isi' sang kandidat dan minatnya terhadap dunia politik.
Sekalipun kandidat belum berpengalaman untuk jabatan yang disasar, namun ada pengalaman menyukseskan tokoh orang tua atau saudara. Relasi-relasi dengan berbagai pihak serta membangun jejaring koordinasi adalah modal sebagai pejabat publik.
Saat memangku jabatan, kandidat pun tidak berjalan sendiri. Parpol akan mengawal kandidat mereka. Ada penaset-penaset parpol yang akan rutin memberikan masukan-masukan.
Selain itu, keuntungan dari dinasti politik adalah menghemat biaya kampanye. Parpol tidak perlu membangun figur publik seorang kandidat dari nol. Masyarakat sudah mengenal kandidat karena hubungannya dengan tokoh publik terkenal.
Dinasti politik juga menjadi alat yang ampuh untuk memenuhi kuota 30% kursi untuk wanita. Sebab dunia perpolitikan umumnya didominasi laki-laki dan kurang dilirik oleh kaum wanita.
Pentingnya Regenerasi Pemimpin
Masyarakat cenderung curiga saat anak, isteri, atau sanak saudara seorang tokoh publik terkenal ikut diangkat. Padahal nepotisme belum tentu salah.
Nepotisme menjadi salah jika tugas sebagai seorang pejabat dilakukan asal-asalan. Mencari keuntungan sendiri dan tidak mementingkan rakyat.
Dahulu, menjadi pejabat dikejar-kejar banyak orang. Saat ini menjadi pejabat kurang diminati, apalagi kehidupan pejabat yang dipublikasi, dan diawasi ketat oleh KPK.
Walaupun gaji pejabat-pejabat tersebut sangat menggiurkan, namun biaya yang dikeluarkan untuk kampanye pun tidak sedikit. Gaji besar pun jadi impas dengan modal yang perlu diinvestasikan terlebih dulu agar mendapatkan posisi tersebut.
Selain itu, menjadi pejabat publik perlu melalui parpol. Walaupun parpol kekurangan SDM, namun tidak juga memudahkan seorang pemula untuk langsung populer. Pemula-pemula harus melewati 'kroco-kroco', yang sekalipun tidak memiliki kekuasaan apapun namun mampu menyaring pemimpin-pemimpin berbakat.
Nepotisme, tertangkapnya pelaku-pelaku korupsi, dan eksklusifitas parpol adalah faktor-faktor yang merusak citra parpol. Akibatnya parpol jarang dilirik dan kekurangan SDM. Hal ini membuat parpol tidak dapat kontinyu melakukan regenerasi.
Padahal Indonesia tetap membutuhkan pemimpin-pemimpin politik. Untuk itulah parpol perlu 'bebenah', lebih terbuka, dan inovatif untuk merekrut bibit-bibit baru. (*)