Saat Susi Mencari Sekutu Akademisi

Memberikan kuliah umum untuk kampus terkemuka sebenarnya bukan barang baru bagi Susi Pudjiastuti. Terhitung dari kampus luarnegeri seperti NTU Singapura serta MIT dan Havard University di Amerika hingga kampus dalam negeri baik itu UGM Yogyakarta dan UMS Sukoharjo serta kampus-kampus dibawah KKP telah meminta pencerahan dari Menteri Kelautan danPerikanan (KKP) RI ini. Sebagai tokoh yang populer dengan kebijakanmenenggelamkan kapal ilegal, Susi bagaikan magnet yang menarik banyak perhatianbanyak kalangan termasuk para akademisi.

Hal itu juga yang terlihat saat sang menteri menyampaikan kuliah umum di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 13 Oktober 2016. Sekitar 300 peserta baik itu dosen dan mahasiswa S1-S3 memenuhi Auditorium Andi Hakim Nasition IPB. Gedung ini serasa tidak cukup menampung antusiasme parapeserta. Masih banyak yang berdiri, duduk di tangga hingga panitia harusmnyediakan kursi dan TV untuk peserta yang tidak dapat masuk.

Susi memang bukan pertama kalinya menyampaikan materi di IPB. Sebelumnya ia pernah diminta untuk memberikan motivasi wirausaha bagi mahasiswa IPB. Tapi saat ini adalah pertama kalinya wanita lulusan SMP tersebut memberikan kuliah umum dihadapan para cendikia dan tentu saja bersiapmenghadapi berbagai tanggapan ilmiah atas kebijakannya itu.

Memulai dengan suara seraknya, Susi bercerita sejarahsingkat saat memulai menjadi menteri, terobosan kebijakan dan dampaknya. Susimengakui sebagai menteri paling tidak berpendidikan di kabinet Jokowi, tapi iamenegaskan pengalamannya yang panjang di bidang perikanan. Saat Jokowimemintanya menjadi menteri, susi mengajukan syarat tidak ada intervensi karenaia tahu jalan yang diambil ini sangat berat. 

Ia mulai mencari dukungan setelah seminggudilantik presiden. Wanita berambut panjang ini bertemu para dubes negarasahabat untuk menyampaikan rencana programnya dan meminta dukunganpemberantasan penangkapan ikan ilegal. 

Tidak banyak landasan kajian ilmiah atas kebijakannya. Susi hanya berpegang pada pengalamannya di lapangan dan data-data umum. Saat itu,Laut Indonesia yg luasnya tiga kali daratan ini hanya berada di peringkat 3sebagai eksportir perikanan, Jumlah nelayan juga menurun drastis dari1.300 ribumenjadi 800an ribu, bahkan 115 eksportir ikan tutup krn kurang bahan baku. Ikanmakin susah ditangkap tapi yang mengeherankan susi saat melintasi lautanIndonesia dengan maskapinya Susi Air, ia malah melihat banyak kapal besarpenangkap ikan di perairan Indonesia. Ia paham, itulah masalah terbesar dibidang perikanan tangkap.

Izin penangkapan ikal oleh kapal asing yang dikeluarkan KKP sejak tahun 2004 di moratorium untuk pendataan ulang dan pelarangan transhipment. Hal ini mendatangkan protes bagi banyak pihak termasuk kalangan akademisi. Susi bergeming apalagi setelah ia bertemu pada godfather perikanan, yang mengakui memiliki beberapa kapal untuk sebuah izin. Penertiban ini membuat banyak kapal terpaksa berlabuh yang membuat para kepala daerah sadar bahwa kawasan lautnnya selama ini dipanen oleh kapal-kapal ikan raksasa. 

Tantangan selanjutnya adalah meningkatkan pengawasan akan tetapi dukungan para penegak hukum yang belum padu. Ego sektoral masih kuat. Akhirnya presiden Jokowi memberi dukungan dengan membentuk Satgas115 yang langsung dbawah presiden dan dikomandoi Ibu Susi. Ini membuat banyak kapal besar ilegal ditangkap termasuk kapal Viking yang mempunya 32 bendera berbeda dan 399 km panjang jaring penangkap ikan (Jarak jakarta-semarang).

Hasilnya, menurut Susi, terlihat dari angka kontribusi perikanan terhadap PDB yang lebih tinggi dari sektor lain bahkan menyumbangkan deflasi terhadap beberapa komoditi. Nilai tukar Nelayan juga naik dari 102 NTN menjadi 110 NTN menunjukkan kesejahteraan nelayan naik padahal situasi ekonomi sedang menurun. Walaupun begitu masih banyak ilmuwan yang belum memberikan dukungan kepada pemerintah.

Persoalan terakhir yaitu penindakan penangkapan ikan ilegal atau disebut juga Ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Susi merasa persoalan ini lebih berat karena berakar dimana-mana terutama didalam negeri. IUU Fishing bukan sekadar penangkapan ikan ilegal (more than fish), tapi juga kapal yang datang banyak membawa barang ilegal sepertitekstil, minuman keras, senjata, narkoba dan barang elektronik. Ia menunjukkan bahwa ini merupakan pelanggaran kedaulatan negara karena kapal-kapal tersebut mudah disusupi asing. Bahkan saat kapal tersebut pulang ke negaranya juga bukanhanya membawa ikan hasil tangkapan tetapi juga hewan-hewan langka Indonesia. Selain itu pasokan BBM kapal-kapal besar tersebut juga berasal dari BBMsubsidi. 

Sebagai bagian dari solusi IUU Fishing, ibu dua anak ini juga membuat peraturan pelarangan alat tangkap cantrang. Ini membuat protes keras dari masyarakat, bahkan kalangan akademisi sampai menyebut Susi lebih sayang ikan daripada nelayan. 

Susi berusaha tidak berpolemik menghadapi para akademisi. Ketika ada yang menyampaikan bahwa ikan harus ditangkap sebelum mati atau migrasi ke negara lain, Susi hanya menjawab ikan yang mati akan dimakan ikan yang lain. Ia juga dapat menyampaikan kepada kapal-kapal negara lain agar tidak perlu ke Indonesia karena ikan-ikan di Indonesia akan datang ke tempat mereka sendirinya. Termasuk saat sesi tanya jawab yang mengkritisi pemotongan rumpon padahal ramah lingkungan, Susi menjawab dengan memakai logika sederhana seperti persoalan rumpon yang menurutnya termasuk mempengaruhi ekologi karena mengganggu tingkah laku ikan yang tidak lagi berenang ke pantai.

Dukungan dari Susi sangat diharapkan dari akademisi. Susi sampai mengulang hingga 4 kali sepanjang kuliah umum kurangnya kontribusi akademisi dalam mendukung kebijakannya. Bahkan baginya tidak ada respek dari akademisi saat pemerintah memasukan sektor perikanan tangkap dalam daftar negatif investasi asing. Walau terlihat tidak mendukung globalisasi,tapi hal ini penting bagi masa depan bangsa. Baginya jabatan menteri hanya jabatan politis 5 tahun, tetapi kemenangan suatu bangsa adalah sumber daya sendiri dan ini harus didukung para akademisi.