Mohon tunggu...
dirga suryapranata
dirga suryapranata Mohon Tunggu... -

pengamat Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Politik

Marketing Politik ala PKS

3 Juni 2013   12:26 Diperbarui: 24 Juni 2015   12:36 439
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption id="attachment_257772" align="aligncenter" width="480" caption="Salah satu dari banyak spanduk penolakan BBM yang dipasang PKS / Sumber: www.shnews.co"][/caption] Sepanjang jalan ibukota begitu banyak spanduk penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang sementara masih dibahas pemerintah. Spanduk-spanduk ini bermunculan mungkin sebagai balasan terhadap banyaknya kader PKS yang terlibat dalam kasus korupsi impor daging sapi yang dimulai dari tertangkap mantan presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak. Sebagai partai koalisi, PKS seharusnya mendukung langkah pemerintah untuk memperbaiki postur anggaran negara yang mulai defisit. Apalagi saat ini gejolak inflasi yang tinggi tidak dapat terelakkan. Harga sembako dan perumahan meningkat seiring wacana kenaikan yang masih belum ditetapkan pemerintah. Kasus korupsi yang menimpa PKS sangat mempengaruhi elektabilitas partai. Semakin banyak yang bersaksi tentang keterkaitan para petinggi PKS dengan kasus import tersebut membuat PKS perlu menggerakkan mesin partai agar tetap menarik di mata rakyat. PKS memanfaatkan isu kenaikan BBM sebagai bentuk batu loncatan, tetapi apa yang terjadi. Spanduk-spanduk itu bukannya memberi pengaruh positif PKS justru merusak pandangan masyarakat. Saat ini, dukungan masyarakat terhadap KPK sangat kuat. Kinerja KPK untuk memberantas korupsi cukup baik. Lompatan PKS dengan isu penolakan BBM ternyata tidak terlalu tinggi sehingga jelas isu ini hanya ajang politisasi PKS untuk membersihkan noda yang membandel.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun