Menanti Nahkoda Indonesia dalam Mewujudkan Transisi Nyata Energi Berkelanjutan

Bukannya sejahtera, malah mengancam masyarakat adat yang selama ini kehidupannya bergantung pada hutan. Sebab itu, patut dipertanyakan "ekonomi siapa yang sebenarnya ditingkatkan". 

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya mendorong transisi energi lewat pembangunan PLTS Terapung di Waduk Cirata dan subsidi kendaraan listrik. Terkesan ramah lingkungan, tapi di balik itu hutan sebagai penyerap karbon dunia turut dibabat habis-habisan. 

Ibaratnya, transisi energi ini tak lebih dari sekadar formalitas layaknya pemimpin global dalam KTT COP28. Tak mengherankan jika kebijakan transisi energi di Indonesia pantas disebut "abu-abu" alias tidak jelas arahnya ke mana. 

Mengharap Transisi Energi Nyata pada Pemimpin Kedepannya.

Indonesia sekarang ini sedang menuju pemilu 2024. Tentunya, ada banyak harapan untuk menguatkan kembali komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. 

Pergantian pemimpin diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap kelestarian lingkungan dan alam Indonesia. Bukan tidak mungkin untuk mewujudkan target transisi energi sebesar 23% pada 2025 jika semua pihak benar-benar berkomitmen ke arah sana. 

Besar harapannya agar pemimpin berikutnya dapat menjadi nahkoda yang mampu menghadirkan transisi energi yang berkeadilan. Dengan begitu, pemanfaatan energi berkelanjutan bisa direalisasikan tanpa harus mengorbankan sumber daya alam demi kemajuan Indonesia. 

Di samping itu, tulisan ini memang hanya sekadar gagasan dalam bentuk opini semata. Meski demikian, inilah salah satu suara rakyat yang harus terus kita sebarluaskan. Melalui gagasan ini, tertuang kritik berdasarkan fakta dan ruang bicara untuk menyampaikan aspirasi khususnya mengenai pemanfaatan energi berkelanjutan. 

Setidaknya dalam gagasan tersebut, terselip banyak masukan dan harapan agar kedepannya pemimpin negeri ini berhasil berlabuh menjadi nahkoda yang sustainable untuk lingkungan dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.