Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 telah dilaksanakan pada Minggu, 20 Oktober 2019. Setelah pelantikan presiden, agenda selanjutnya yang ditunggu masyarakat Indonesia adalah pengumuman kabinet. Seperti yang terjadi dalam dua hari ini, tokoh-tokoh yang diduga akan masuk dalam jajaran kabinet baru, datang ke Istana Kepresidenan untuk memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo.
Masyarakat sibuk menerka siapa saja yang akan masuk dalam jajaran kabinet baru dan pos kementerian/lembaga yang akan ditempati mereka. Sebagian mencoba menerka mengenai perubahan nomenklatur atau penamaan kementerian/lembaga negara.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah salah satu kementerian yang suka tidak suka, mau tidak mau, "rajin" berganti nomenklatur. Kementerian ini kembali dilanda isu mengenai perubahan nomenklaturnya dalam periode kedua pemerintahan Jokowi. Kebudayaan pun disebut-sebut akan terlepas dari kementerian ini.
Urusan kebudayaan nasional yang selama ini berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, kabarnya akan kembali ke pangkuan Kementerian Pariwisata. Hal ini terakhir kali terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II saat itu, urusan kebudayaan berada di bawah nama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Sejarah mencatat, setelah Indonesia merdeka, urusan pendidikan berada di bawah Kementerian Pengajaran dengan Ki Hadjar Dewantara sebagai menteri pertama di tahun 1945. Dalam Kabinet Hatta I pada tahun 1948, untuk pertama kalinya kebudayaan disebut di dalam nomenklatur kementerian pendidikan, yaitu Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Saat itu Ali Sastroamidjojo ditunjuk sebagai Menteri PP dan K. Ia menjabat cukup singkat, yakni pada 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949 (dilansir dari laman kemdikbud.go.id, tentang Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
Sejak saat itu, meski berganti-ganti kabinet, nama kebudayaan terus melekat dalam nomenklatur Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) hingga tahun 1966 dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnakan Lagi. Kemudian di tahun yang sama, saat kabinet berubah menjadi Kabinet Ampera, nomenklatur Kementerian PP dan K pun berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), dengan Ki Sarino Mangunpranoto sebagai menterinya.
Pada tahun 1968, di masa Kabinet Pembangunan I, nomenklatur kementerian diganti menjadi departemen sehingga penamaannya berubah menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (disingkat menjadi P dan K atau Depdikbud). Sejak saat itu, hingga tahun 1999, urusan kebudayaan dan pendidikan berada di bawah satu kementerian.
Kebudayaan akhirnya terpaksa berpisah dari pendidikan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 1999. Dalam kabinet tersebut, urusan pendidikan berada di bawah nomenklatur Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan urusan kebudayaan berada di bawah Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian (belakangan berubah menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata saat perombakan kabinet). Selama kurang lebih 11 tahun, kebudayaan terpisah dari kementerian pendidikan.
Hingga akhirnya pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, dan mengembalikan urusan kebudayaan dan pendidikan dalam satu kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan kebudayaan pun otomatis berpindah ke Kemendikbud karena Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Saat itu Mohammad Nuh ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan dibantu dua wakil menteri, yakni Musliar Kasim sebagai Wakil Menteri Bidang Pendidikan dan Wiendu Nuryanti sebagai Wakil Menteri Bidang Kebudayaan.
Kini, setelah delapan tahun bersatu, isu lepasnya kebudayaan dari Kemendikbud kembali berembus kencang. Beredar kabar bahwa kebudayaan akan kembali lagi bersatu dengan Kementerian Pariwisata. Padahal, sebelumnya telah berkembang isu bahwa kebudayaan akan berdiri sendiri menjadi Kementerian Kebudayaan.
