Mengkritisi Wacana Pilkada Jika Dikembalikan Ke DPRD

Apa Kata Tokoh Terkait Wacana Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung?

Salah satu tokoh yang menyoroti polemik wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung adalah Neni Nur Hayati, Wakil Sekretaris I LHKP PP Muhammadiyah sekaligus Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia. Menurutnya, pemilihan kepala daerah tidak langsung bukanlah solusi, karena akar permasalahannya bukan pada proses pilkada langsung, melainkan pada proses penyelenggaraan pilkada itu sendiri. "Kita tahu bahwa dana pilkada ini berasal dari pajak rakyat, maka penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Reformasi, misalnya, bisa dilakukan dengan meminimalisir pemasangan alat peraga kampanye yang membutuhkan biaya besar."

Sebelum kita beralih ke pemilihan langsung oleh rakyat, keluhan-keluhan yang disampaikan di DPRD terkait dengan mahalnya biaya per kursi sangat fantastis. Selain itu, permainan politik di dalamnya juga lebih kotor dalam proses pemilihannya, karena tidak ada transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat tidak bisa melakukan pengawasan di situ karena itu menjadi ruang gelap dalam proses transaksional di internal partai politik dan DPRD. "Bisa jadi, pilkada tidak langsung juga membutuhkan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan menyelenggarakan pilkada langsung."

Sebagai penutup, Neni menegaskan bahwa opsi mengembalikan pilkada tidak langsung merupakan kemunduran demokrasi, pengkhianatan terhadap rakyat, dan pengkhianatan terhadap semangat reformasi.