Apa Hubungan Risiko Keamanan Digital dan Keamanan Fisik?
Kemajuan teknologi yang semakin unggul telah menciptakan berbagai peluang dan inovasi baru. Akan tetapi, dari banyaknya keuntungan yang diciptakan tersebut, ancaman digital juga semakin meningkat. Keamanan digital menjadi salah satu isu penting dari berbagai ancaman digital yang ada. Sebagai pengguna teknologi digital, kita seharusnya lebih perhatian akan keamanan dan risiko yang mungkin timbul dari aktivitas tersebut. Risiko dapat berupa bocornya data, rusaknya sistem, dan lain sebagainya. Sayangnya, kebocoran data atau informasi sensitif di Indonesia tampak seperti angin lalu yang tidak begitu dihiraukan. Hal ini dicerminkan dengan adanya penggunaan kertas fotokopi kartu keluarga, akta kelahiran dan dokumen penting lainnya sebagai bungkus makanan.
Keamanan digital yang buruk dapat berpengaruh pada keamanan fisik, terutama bagi aktivis yang terlibat dalam isu-isu kritis seperti Hak Asasi Manusia. Media sosial yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengadvokasi isu-isu kritis, justru dapat berbalik menjadi ancaman berupa kriminalisasi, diskriminasi, maupun serangan fisik bagi aktivis penggerak isu tersebut. Lantas, bagaimana cara kita meminimalisir risiko tersebut?
Pada tanggal 21-24 Juni 2024, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan kegiatan Al-Maun Goes to Village di Banyuwangi dengan fokus "Pelatihan Kampanye Media dan Keamanan Fisik-Digital." Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa penting untuk memastikan keamanan perangkat yang digunakan, baik sebagai penonton, pengguna media sosial, atau pun aktivis isu-isu kritis. Memastikan perangkat yang digunakan aman dari ancaman menjadi langkah awal untuk meminimalisir terjadinya risiko. Memberikan istirahat terhadap perangkat dengan mematikan perangkat ketika tidak digunakan pun diperlukan agar perangkat tidak rentan terkena kerusakan.
Selain itu, penting untuk menerapkan manajemen risiko bagi mereka yang menggiati profesi dengan tingkat risiko tinggi seperti jurnalis atau pembela HAM. Manajemen risiko ini bertujuan untuk meminimalisir risiko, bukan menghapuskan keseluruhan risiko. Proses manajemen risiko dapat dimulai dengan mengidentifikasi risiko dan memikirkan strategi untuk menanganinya. Kesadaran diri dan pelatihan lebih lanjut sangat diperlukan di sini. Misalnya, ketika akan mengusut suatu kasus maka akan lebih baik jika mengetahui bagaimana kondisi lingkungan yang penuh konflik serta peristiwa berbahaya yang mungkin terjadi. Apabila kita mengetahui kemungkinan-kemungkinan tersebut, akan lebih mudah bagi kita untuk mempersiapkan alat keamanan diri. Tak lupa, peran pemerintah dan pembuat kebijakan juga sangat diperlukan dalam penanganan isu ini.
 Apabila aktivis isu-isu kritis seperti jurnalis dan pembela HAM tidak memiliki keamanan digital, akan banyak risiko yang dapat mengancam keselamatan mereka. Perangkat pribadi yang digunakan seperti komputer atau ponsel dapat menjadi sasaran empuk serangan siber, seperti peretasan data dan penyebaran malware. Akun sosial media mereka juga rentan akan bajakan yang dapat membahayakan keamanan informasi pribadi mereka, serta memantau aktivitas pribadinya secara ilegal.
Danpak dari kurangnya keamanan digital ini tidak hanya berpengaruh pada aspek teknologi, namun juga turut mempengaruhi kondisi psikologis para aktivis. Kecemasan dan perasaan tidak aman berkelanjutan yang dialami akan memicu kondisi stress. Gangguan-gangguan tersebut pun akan diperperah dengan ancaman nyata terhadap keselamatan fisik mereka yang timbul dari jatuhnya informasi pribadi ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Belakangan ini sedang ramai berita tentang kebakaran rumah Sempurna Pasaribu yang menewaskan wartawan sekeluarga di Karo. Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumatera Utara menyatakan adanya kejanggalan dari kasus ini. Setelah melakukan investigasi, terungkap bahwa kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV beserta keluarganya terjadi sesudah korban memgungkap kasus perjudian. Kasus ini dapat menjadi pengingat bahwa risiko keamanan digital turut mempengaruhi keamanan fisik, apabila kita tidak memiliki manajemen risiko yang memadai.
Memperluas jejaring dengan organisasi masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menjadi ide baik untuk mendukung perlindungan terhadap jurnalis dan aktivis yang terlibat dalam advokasi. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan melakukan koordinasi dan jejaring dengan Lembaga Bantuan Hukum, Jaringan Pers Independen, maupun organisasi profesi lainnya.
Pada akhirnya, keamanan digital dan kemanan fisik merupakan dua hal yang berjalan beriringan dan tidak terpisahkan. Kegagalan dalam melakukan keamanan digital akan mempengaruhi keamanan fisik, terutama bagi aktivis penggiat isu-isu kritis. Penting bagi kita sebagai pengguna teknologi  digital untuk lebih perhatian terhadap keamanan untuk menjaga keselamatan diri. Dengan pemahaman yang mendalam dan tindakan yang tepat, risiko-risiko tersebut dapat di minimalisir dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.
