Dibalik Megahnya Tambang Halmahera, Apakah ini Kutukan Sumber Daya Alam?
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah dan berpotensi unggul. Tersimpan harta karun di perut bumi Indonesia berupa batu bara, nikel, mineral dan sumber daya alam lainnya. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ialah industri pertambangannya, namun politik industri pertambangan di Indonesia bagaikan dua sisi yang tidak terpisahkan. Aliran modal besar dari sektor ini tak jarang mengundang celah korupsi dari para pejabat dan politisi demi keuntungan pribadi maupun keuntungan golongan. Hal ini tercermin dari adanya praktik suap, penyuapan izin usaha pertambangan dan manipulasi perpajakan yang marak terjadi diindustri ini.
Selain korupsi yang merugikan negara, dampak dari eksploitasi sumber daya alam ini meninggalkan kerusakan ekologis da merenggut hak masyarakat daerah terkait. Hal ini dapat menimbulkan fenomena kutukan sumber daya alam (resource curse). Seharusnya resource atau kekayaan alam yang melimpah ini menjadi pendorong kesejahteraan rakyat bukan malah menjerumuskan negara kedalam lingkaran kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Namun apakah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini tidak akan habis? Akankah kekayaan alam ini tetap melimpah seperti sediakala? Kapankah dampak yang dirasakan masyarakat ini berakhir?
Salah satu eksploitasi sumber daya alam ialah kegiatan pertambangan di Halmahera Tengah dan Halmahera timur yang menggali tambang nikel besar-besaran. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan cadangan nikel yang ada di Halmahera ada sebanyak 1,4 miliar ton. Ironisnya dibalik tambang yang diagung-agungkan dan membawa keuntungan besar ada luka yang mendalam yang terjadi pada lingkungan dan masyarakat. Konsekuensi yang mengerikan dari praktik pertambangan sudah merusak ekosistem dan memunculkan cerita-cerita soal masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan terancam tergusur di wilayah pertambangan tersebut. Di Halmahera ini ketimpangan sudah mulai muncul diberbagai sektornya.
Dalam konteks global, tingginya praktik korupsi di Indonesia yang tercermin dalam Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2022 dan 2023 mencerminkan lemahnya komitmen anti korupsi dan pengendalian konflik kepentingan di dalam jabatan-jabatan publik yang berelasi dengan sektor swasta. Skor CPI Indonesia ini mencerminkan bagaimana corak interaksi bisnis-politik sumber daya alam (SDA) yang koruptif dan kolusif, khususnya dalam sektor pertambangan.
Pada senin 29, April 2024 dilakukan "Seminar Nasional & Diseminasi Riset tentang "Politik Tambang, Transisi Energi, dan Kebijakan Sumber Daya Alam di Indonesia yang dipersembahkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Pemeirintahan, Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan bekerja sama dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammdiyah dan Transparency International Indonesia (TII). Seminar ini menyuarakan tentang kekhawatiran terhadap potensi korupsi yang semkain marak di sektor pertambangan Nikel di Halmahera. Hal ini mendorong TI Indonesia untuk melakukan penelitian lebih mendlam untuk membuktikan hal ini khususnya di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur dengan pertimbangan perbedaan karakteristik dan Tingkat keparahan dampak pertambangan nikel di masing-masing wilayah.
Fokus penelitian pertambangan Halmahera :
Peta Aktor dan Oligarki: Mengidentifikasi aktor dan kelompok yang terlibat, termasuk perusahaan, pejabat pemerintah, dan masyarakat lokal, serta memahami hubungan kuasa dan pengaruh mereka.
Kontestasi Aktor dan Modus Operandi: Menganalisis interaksi dan persaingan para aktor dalam memperebutkan sumber daya nikel, serta mengidentifikasi modus operandi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Inisiatif dan Perlawanan Rakyat: Mengkaji berbagai bentuk perlawanan dan inisiatif masyarakat lokal terhadap pertambangan nikel, serta memahami dampak dan efektivitas perlawanan tersebut.
