Relasi Korupsi, Kerusakan Lingkungan, dan Pelanggaran HAM: Menjelajahi hubungan kompleks antara korupsi, kerusakan lingkungan, kemiskinan pedesaan, dan pelanggaran HAM di wilayah pertambangan nikel.
Etnografi Korupsi Sumber Daya Alam: Menerapkan metode etnografi untuk memahami budaya dan praktik korupsi yang terkait dengan pertambangan nikel
Adapula penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara mendalam dengan berbagai pihak seperti masyarakat lokal, aktivis, pejabat pemerintah, dan perwakilan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Transparancy International Indonesia (TII) ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu
Meningkatnya Kesadaran Ekologis: Masyarakat lokal semakin sadar akan dampak negatif pertambangan nikel terhadap lingkungan dan mulai menuntut perubahan.
Dominasi Perusahaan China: Kepemilikan pertambangan nikel di Maluku Utara didominasi oleh perusahaan China, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kontrol dan eksploitasi sumber daya alam.
Deforestasi yang Masif: Deforestasi di Maluku Utara meningkat pesat akibat ekspansi pertambangan nikel, yang berakibat pada kerusakan habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Kekuatan Politik Perusahaan Tambang: Status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diberikan kepada pertambangan nikel di Halmahera Utara memberikan perusahaan tambang kekuatan politik yang besar, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melawan.
Hubungan Korupsi dan Pertambangan Nikel: Terdapat hubungan erat antara pertambangan nikel, korupsi, dan penghancuran pilar demokrasi, seperti penyuapan pejabat dan intimidasi masyarakat sipil.
Kasus Korupsi: Terungkap beberapa kasus korupsi terkait pertambangan nikel di Maluku Utara, yang menunjukkan kerentanan sektor ini terhadap praktik koruptif.
Dari penelitian dan diskusi yang dilakukan, ditemukan dengan kuat banyak aktor yang berperan dalam hasil investigasi yang telah dilakukan tentang aktivitas tambang illegal di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Ditemukan dugaan kuat bahwa aktor-aktor yang berperan, baik dari pihak perusahaan tambang maupun pemerintah, saling terkait satu sama lain dalam melanggengkan eksploitasi tambang. Pihak perusahaan berperan sebagai pelaksana teknis dalam pertambangan, sedangkan pihak pemerintah menerbitkan surat-surat perizinan agar aktivitas tambang memiliki legalitas yang tidak dapat diganggu gugat. Adapula fakta keadaan di lapangan akibat dari eksploitasi tambang para pengusaha dan pejabat, khususnya di Halmahera Tengah.
Kondisi yang ada sebagai neo-kolonialisme, dimana wilayah terdekat dengan tambang mengalami jalan rusak parah, air tercemar, bahkan digusur tempat tinggalnya tanpa ganti rugi. Pertanian sudah tidak produktif lagi karena tanah menjadi kering akibat tambang, para nelayan di wilayah pesisir juga tidak dapat lagi mencari ikan karena lepas pantai tertutup asap pembukaan lahan untuk tambang. Seluruh lapisan masyarakat penduduk asli terkena dampak buruk dari adanya eksploitasi tambang ini.
