Hari Nusantara dan Pembangunan Kebaharian Kita

[caption caption="Logo Hari Nusantara. Gambar : cerana.net"][/caption]Hari ini, Minggu 13 Desember 2015, kita memperingati “Hari Nusantara” yang ke 15. Acara puncak peringatan Hari Nusantara secara Nasional dipusatkan di kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kenyataan yang ada di kalangan masyarakat kita, masih banyak yang belum mengetahi atau memahami tentang apa itu Hari Nusantara, dan bagaimana sejarah yang melatar-belakanginya.

Peringatan Hari Nusantara adalah untuk memperingati dicetuskannya “Deklarasi Djoeanda” oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Djoeanda Kartawidjaja pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia yang terdiri dari laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rejim negara kepulauan (Archipelagic State).

Bertolak dari Deklarasi Djoeanda tersebut, maka pada tahun 1999 tepat pada tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai "Hari Nusantara”. Dua tahun kemudian, pada tanggal 11 Desember 2001, Presiden RI saat itu Megawati Soekarnoputri, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001, menetapkan bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai ”Hari Nusantara”.

Peringatan Hari Nusantara tahun ini bertema “Kekayaan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim, Guna Mewujudkan Kejayaan dan Kemakmuran Bangsa’. Hal itu sehubungan dengan ditetapkannya Kementerian ESDM sebagai Panitia Pelaksana dengan Menteri ESDM, Sudirman Said sebagai Ketua Panitia. Tema ini untuk menunjukkan, bahwa kekayaan energi dan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu sumber ekonomi bangsa yang berasal dari laut, diharapkan mampu mendorong pencapaian cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

[caption caption="Pengeboran minyak dan gas lepas pantai, sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya laut. Foto : harnas.com"]

[/caption]Adapun tujuannya peringatan Hari Nusantara tahun 2015 adalah untuk : (1) Merubah mindset bangsa Indonesia mengenai kemaritiman dan kelautan; (2) Menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional; (3) Menghasilkan model pembangunan berintegrasi bagi kepulauan terluar dan atau terpencil berbasis laut; dan (4) Mewujudkan Indonesia menjadi negar amaritim yang mampu mengelola potensi sda untuk kesejahteraan masyarakat dan disegani dunia.

Deklarasi Djoeanda

Pada abad ke-20, melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 (Staatsblad 1939 No. 422) yang disingkat dengan Ordonantie 1939, wilayah laut dari suatu pulau di Nusantara memiliki ketetapan hukum yang diakui secara internasional. Ordonantie 1939 menetapkan jarak laut teritorial tiap-tiap pulau sejauh tiga mil. Peraturan ini memunculkan “kantong-kantong” laut bebas di tengah-tengah wilayah negara yang membuat kapal-kapal asing dapat berlayar secara bebas.

Keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah Negara Republik Indonesia jelas sangatlah janggal. Bagaimana pun penduduk antara satu pulau dengan pulau lainnya masih satu bangsa, sehingga tidak mungkin sebuah negara yang berdaulat dipisah-pisahkan oleh laut bebas sebagai pembatasnya. Oleh sebab itu, mulai muncul gagasan untuk merombak sistem hukum laut Indonesia.

Pemikiran untuk mengubah Ordinantie 1939 dimulai pada tahun 1956. Pada 17 Oktober 1956, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memutuskan membentuk suatu panitia interdepartemental yang ditugasi untuk merancang RUU (Rencana Undang-Undang) Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim berdasarkan Keputusan Perdana Menteri RI No. 400/P.M./1956. Panitia itu di bawah pimpinan Kolonel Laut R.M.S. Pirngadi. Setelah bekerja selama 14 bulan, “Panitia Pirngadi’ berhasil menyelesaikan konsep RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim. Pada prinsipnya, RUU ini masih mengikuti konsep Ordonansi 1939, perbedaannya adalah bahwa laut teritorial Indonesia ditetapkan dari tiga mil menjadi 12 mil.

Sebelum RUU disetujui, Kabinet Ali Sastroamidjojo bubar dan digantikan oleh Kabinet Djoeanda. Sejalan dengan ketegangan yang terjadi antara Belanda dan RI, pemerintahan Djoeanda lebih banyak mencurahkan perhatian untuk menemukan sarana yang dapat memperkuat posisi RI dalam melawan Belanda, yang lebih unggul dalam pengalaman perang dan persenjataan. Untuk itu, sejak 1 Agustus 1957 Djoeanda mengangkat Mr. Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah RI. Hasilnya, ia mengusulkan “asas archipelago” yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada 1951, sehingga kemudian disusun konsep “asas negara kepulauan”.

Dengan menggunakan asas archipelago sebagai dasar hukum laut Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara kepulauan atau “archipelagic state”. Dalam sidang 13 Desember 1957, Dewan Menteri akhirnya memutuskan penggunaan “Archipelagic State Principle” dalam tata hukum di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya “Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia”. Dalam pengumuman itu, pemerintah menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia.

Bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut : ”segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.

Dalam pengumuman itu, yang akhirnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Djoeanda, disebutkan juga bahwa batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya tiga mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah Negara Indonesia pada saat air laut surut. Dengan keluarnya pengumuman tersebut, secara otomatis Ordonantie 1939 tidak berlaku lagi, dan wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan antara pulau-pulau serta laut yang menghubungkan antara pulau-pulau tersebut.

Tentu saja terjadi reaksi keras dari luar negeri. Banyak komentar yang pedas melalui siaran radio dan pers ditujukan kepada pemerintah RI. Bahkan mulai tanggal 30 Desember 1957 mengalir nota protes diplomatik dari negara-negara maritim besar melalui Departemen Luar Negeri RI. Nota protes diplomatik itu berasal dari Amerika Serikat (tanggal 30 Desember 1957), Inggris (3 Januari 1958), Australia (3 Januari 1958), Belanda (3 Januari 1958), Perancis (8 Januari 1958), dan Selandia Baru (11 Januari 1958).

Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 1980, dengan menggunakan dasar Hukum Laut Internasional mengenai Economic Exclusive Zone Pemerintah Indonesia mengumumkan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) selebar 200 mil diukur dari garis dasar.

Dengan perjuangan diplomasi yang panjang, akhirnya pada Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, yang dihadiri oleh 160 negara menyetujui berbagai konvensi, termasuk yang diusulkan oleh Indonesia mengenai ZEE dan prinsip negara kepulauan. Konvensi itu adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982.

Membangun Kebaharian Kita

Hasil perjuangan pendahulu kita tersebut telah berhasil mengukuhkan wilayah laut kita. Dengan Deklarasi Djoeanda, kita memiliki wilayah laut yang sangat luas, sebesar 5,8 juta km2 atau 3/4 dari total wilayah Indonesia. Dalam wilayah laut tersebut terdapat 17.504 pulau (terbanyak di dunia) dan dikelilingi 81.000 km garis pantai, terpanjang kedua setelah Kanada. Sekarang, mampukah kita mengelola dan memanfaatkan dengan baik wilayah laut itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

[caption caption="Usaha penangkapan ikan oleh nelayan kecil, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya laut yang paling banyak dilakukan. Foto : WWF Indonesia"]

[/caption]Kenyataan yang ada sampai saat ini masih belum menggembirakan. Pola pikir masyarakat Indonesia sebagian besar masih daratan sentris, banyak kesempatan bekerja dan berusaha di sektor maritim dihindari karena merasa takut terhadap resiko yang dihadapi. Penguasaan ilmu pengetahuan, riset, serta teknologi kelautan dan kemaritiman belum memadai, sehingga peluang untuk pengembangan ekonomi, industri, dan kesempatan kerja di sektor maritim tidak optimal.

Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kita kurang memperhatikan aspek kelestarian, sehingga banyak terjadi kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Bahkan laut dijadikan tempat pembuangan akhir sampah dan polutan. Pemberantasan illegal fishing belum tuntas. Kesejahteraan penduduk yang menggeluti bidang kemaritiman, khususnya masyarakat pesisir, masih rendah. Keamanan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar dan terdepan belum memadai. Ketangguhan armada Angkatan Laut kita belum ideal untuk menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia beserta seluruh rakyatnya masih mempunyai banyak PR untuk membangkitkan kembali budaya bahari kita, guna menyelesaikan berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, agar apa yang dicanangkan sebagai tujuan peringatan Hari Nusantara tahun ini dapat terwujud, sehingga pada akhirnya sektor kemaritiman kita dapat diandalkan menjadi sarana guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, paradigma pemerintah sekarang yang menitikberatkan kepada konsep kemaritiman, yang diwujudkan dalam program Poros Maritim Dunia, seyogianya tidak hanya menjadi jargon semata sehingga arah pelaksanaan konsep tersebut harus ditujukan kepada hal-hal yang lebih nyata, seperti untuk membangkitkan perekonomian serta mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkannya, perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan pembangunan kembali budaya maritim, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, serta diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan dan membangun kekuatan pertahanan maritim. (Dari berbagai sumber).