Tentu perlu rekomendasi. Untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan di Papua, meski sektor ini adalah sektor yang didesentralisasikan, dukungan penuh dari pemerintah nasional adalah kritikal.
Tim nasional yang diberi penugasan untuk memberi fokus secara intensif untuk membangun Papua dalam menyelesaikan isu isu kesehatan dan pendidikan adalah kritikal. Ini termasuk soal malaria, HIV dan TBC.
Sudah cukup air mata untuk Papua dan untuk mereka yang masih tertinggal. Mudah-mudahan pak Jokowi melihat hal hal seperti ini di masa pemulihan Papua.
Pada akhirnya, keberhasilan upaya menolong masyarakat Papua memang memerlukan komitmen yang serius. Bukan hanya dana dan sekadar koordinasi pusat dengan daerah yang berisi rapat dan kunjungan serta "monev", tetapi pemikiran serius dengan konsultasi dan upaya pengentasan ketertinggalannya.Â
Pola lama sudah kita jalani di masa Orla, sebelum otonomi daerah di masa Orba, sesudah Otsus, dan masing-masing atau semuanya belum menunjukkan keberhasilan. Papua tetaplah provinsi tertinggal dalam semua indikator pembangunan manusia.Â
Kita tidak mengulang hal serupa, bukan? Perlu strategi baru dengan pendekatan kemanusiaan dan HAM agar kita bisa membuat Papua tidak lagi berada di urutan paling bawah dalam pembangunan manusianya.
*) Saya belajar bahwa bila kita sedang gemas soal politik, janganlah menulis soal itu karena tulisan kita akan tajam. Tulisan tajam bikin pusing. Kali ini saya coba untuk jujur berbicara soal nyamuk, meski persoalan nyamuk di Papua juga berhubungan dengan politik pembangunan yang tak kalah penting.
Pustaka: Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H