Aturan 'recall' menjadi penting bila hendak dipergunakan untuk membangun mekanisme yang jelas dan transparan, khususnya untuk kepentingan meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota DPR.Â
Apakah rakyat pembayar pajak harus rela uang pajaknya untuk bayar gaji dan tunjangan anggota DPR penidur dan diacak acak koruptor, sementara kita melancarkan jalannya koruptor dengan menyetujui Revisi UU KPK. Kita kok jadi warga bodoh ya.Â
Nah, siapa yang seharusnya memikirkan hal ini?Â
Pustaka: Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam, Tujuh, DelapanÂ
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!